Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal untung rugi proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta dan Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek.
Jokowi mengatakan bahwa rencana pembangunan MRT Jakarta sempat mandek selama 26 tahun dikarenakan berdasarkan perhitungan pemerintah, proyek ini tidak memberi keuntungan.
“Sepanjang 26 tahun, rencana itu ada waktu saya masih menjadi Gubernur, rencana itu ada, tetapi tidak dieksekusi. Memang ada problemnya. dikalkulasi, dihitung, selalu rugi. Kesimpulan rugi, hitung lagi, kesimpulan rugi,” katanya di Jakarta, Selasa (24/10/2023).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan keberhasilan pembangunan proyek MRT merupakan keputusan politik, bukan keputusan ekonomi.
“Karena diitung untung ruginya boleh, tetapi kalau diitung dan selalu rugi, apakah kita tidak akan bangun namanya MRT?” katanya.
Jokowi mengatakan hal yang sama juga diterapkan pada LRT. Namun demikian, kerugian dari proyek LRT dapat ditutup dengan menerapkan jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP).
Baca Juga
“LRT pun juga sama seperti itu, hanya bagaimana menutup kerugian itu dari sebelah mana, dari anggaran apa, dari penerimaan apa, itu yang harus dicari. Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing,” jelasnya.
Jokowi menegaskan bahwa pembangunan proyek LRT juga keputusan politik karena memang merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, sehingga tidak hanya mempersoalkan untung rugi seperti perusahaan.
“Saya putuskan dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban, karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,” tuturnya.
