Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan revisi aturan perubahan pengawasan impor dari Post Border menjadi Border dengan Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Surveyor (LS) akan segera dirampungkan dalam waktu 2 minggu.
Data Kemenperin menunjukkan dari total sebanyak 11.415 HS, terdapat ketentuan tata niaga impor (Larangan/Pembatasan atau Lartas) terhadap 6.910 HS (sekitar 60,5%) dan sisanya sekitar 39,5% merupakan barang Non-Lartas.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan dari 60,5% komoditas yang terkena Lartas tersebut, sebanyak 3.662 HS (32,1%) dilakukan pengawasan di Border dan sebanyak 3.248 HS (28,4%) dilakukan pengawasan Post-Border.
"Maraknya peredaran barang impor di pasar dan platform digital saat ini, membuat Bapak Presiden memberikan arahan agar fokus pada pengetatan impor komoditas tertentu," kata Agus dalam keterangan resminya, Senin (16/10/2023).
Awal Oktober 2023, Presiden Joko Widodo memberi arahan untuk melakukan pengetatan impor komoditas tertentu seperti pakaian jadi, mainan anak, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil sudah jadi lainnya, obat tradisional, dan suplemen kesehatan, serta produk tas.
Selain lartas impor Border, Agus juga menerima usulan terkait beberapa industri di kawasan berikat yang ingin menjual produknya di pasar domestik dengan melepas fasilitas-fasilitas yang didapatkan.
Baca Juga
Namun, hal tersebut perlu juga diawasi secara ketat. Apalagi, Kemenperin sampai saat ini belum memiliki akses data yang cukup valid terkait kuantitas produk dari kawasan berikat.
"Jika industri yang berada di kawasan berikat yang ingin menjual produknya ke dalam negeri, maka harus diciptakan playing field yang sama antara kawasan berikat dengan nonberikat agar tercipta fairness," ujarnya.
Dengan demikian, industri di kawasan berikat tidak menjadi predator bagi industri di luar kawasan berikat yang tidak menerima insentif yang sama.
Untuk itu, maka diperlukan data dan informasi yang tepat sehingga pihaknya kini tengah membuat studi sendiri untuk menetapkan jumlah kawasan berikat di Indonesia.
"Ini menjadi problem, kalau tidak terbuka satu sama lain terkait data, Kemenperin sebagai pembina industri tidak bisa melakukan tugas secara maksimal," terangnya.
Di sisi lain, dia pun menekankan pentingnya keterbukaan dan transparansi terkait data, termasuk dalam upaya pengendalian impor. Dalam hal ini, implementasi Neraca Komoditas perlu digencarkan sehingga dapat sesuai dengan supply and demand nasional.
Lebih lanjut, Agus juga mengakui perlunya pembentukan Satgas Nasional yang terdiri dari Kemenperin, Polri, Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kominfo dan Badan Karantina.
Tak sampai disana, untuk meningkatkan kualitas produk industri lokal, Kemenperin akan mendorong pemberlakuan SNI wajib melalui standar-standar yang ditetapkan sebagai langkah perlindungan pasar domestik.
Artinya, semua produk yang diproduksi dan beredar di Indonesia, baik produk dalam negeri atau produk luar negeri, harus mematuhi regulasi pemberlakuan SNI Wajib dan regulasi lain yang sudah ditetapkan, serta harus dipastikan bahwa kegiatan importasi tidak mematikan atau merugikan industri dalam negeri.
Pada 2021, Kemenperin melalui Pusat Pengawasan Standardisasi Industri telah melakukan Pengawasan fokus produk impor sebanyak 95 merek untuk 10 SNI wajib dari 15 provinsi dan hasilnya 63,1% mematuhi regulasi SNI Wajib.
Selanjutnya, pada tahun 2022, telah dilakukan pengawasan produk dalam negeri dan impor sejumlah 124 merek untuk 28 SNI Wajib dari 18 provinsi, hasilnya 65,3% mematuhi regulasi SNI Wajib.
"Untuk pengawasan tahun 2023 sedang dilakukan hingga akhir tahun. Hingga September 2023, telah dilakukan pengawasan sebanyak 62 merek produk dalam negeri dan impor untuk 21 SNI wajib dari 18 provinsi dan hasilnya 46 merek sesuai SNI, tujuh merek tidak sesuai SNI dan sembilan menunggu hasil uji,” ungkapnya.
Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian No. 45/2022 tentang Standardisasi Industri, penanganan kasus adanya produk yang mutunya tidak sesuai dengan SNI Wajib dilakukan dengan memberitahukan kepada pelaku usaha tentang hasil pengawasan serta perintah menghentikan produksi (jika di pabrik) dan perintah penarikan barang (jika di pasar).
Selanjutnya, diberikan kesempatan kepada industri untuk memperbaiki mutu produknya melalui verifikasi Lembaga Sertifikasi Produk dan diperbolehkan beredar kembali setelah memenuhi syarat mutu SNI Wajib. Sanksi administratif diberlakukan jika perintah penghentian produksi atau penarikan barang tidak dilakukan.
