Bisnis.com, JAKARTA - Keputusan pemerintah untuk kembali mendorong pemanfaatan gas bumi melalui jaringan gas atau jargas dengan melakukan sejumlah perbaikan, termasuk menyiapkan insentif harga gas, memberi napas tambahan bagi kelangsungan salah satu proyek strategis nasional (PSN) tersebut.
Selama ini, pelaksanaan proyek yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor dan subsidi liquefied petroleum gas (LPG) itu bisa dikatakan tersendat-sendat. Besarnya biaya pembangunan pipa dan infrastruktur yang dibangun langsung menuju rumah menjadi salah satu kendala yang membuat lambannya proyek percepatan pemanfaatan gas bumi itu.
Setidaknya dibutuhkan biaya sekitar Rp10 juta untuk pembangunan satu sambungan rumah (SR), padahal pemerintah sebelumnya telah menargetkan mampu membangun 1 juta SR setiap tahunnya untuk mengurangi impor LPG secara signifikan.
Di sisi lain, pemerintah sejak 2022 telah memutuskan untuk tidak lagi menganggarkan pendanaan dalam APBN untuk pembangunan jargas rumah tangga. Harapannya, pembangunan jargas tersebut dapat dilakukan juga oleh swasta dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), mengingat PT Pertamina Gas Negara Tbk. atau PGN (PGAS) sebagai perusahaan yang ditugaskan menjalankan program tersebut juga memiliki keterbatasan kemampuan dalam pembangunan infrastruktur jargas.
Di samping itu, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menargetkan bisa ikut menurunkan biaya logistik nasional, terutama memenuhi target dari pemerintah hingga 8% pada 2045.
Direktur PT Pelindo Terminal Peti Kemas, anak perusahaan PT Pelindo (Persero), Muhammad Adji menjelaskan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada pertengahan September lalu meluncurkan perhitungan baru yang menghasilkan biaya logistik nasional 2022 sebesar 14,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Baca Juga
Angka tersebut turun hampir 40% dibandingkan biaya logistik yang dirilis Bank Dunia pada 2018 sebesar 23,5%. Namun, biaya logistik nasional 2022 tersebut masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya logistik untuk kegiatan impor Indonesia 2022 yang sudah mencapai angka 8,98%.
Pemerintah lanjutnya, menargetkan biaya logistik nasional sebesar 8% pada 2045. Menurutnya, Pelindo pun menyambut baik penurunan angka logistik tersebut dan akan mengupayakan transformasi di seluruh pelabuhan agar tercipta efisiensi, produktivitas, dan standardisasi dalam pengelolaan pelabuhan.
Dua berita pilihan tersebut merupakan bagian dari berita rekomendasi langsung meja redaksi bisnisindonesia.id sepanjang hari kemarin, Sabtu (14/10/2023). Berikut sejumlah berita pilihan tersebut.
1. Napas Tambahan Proyek Jargas, Dari Insentif Harga Gas-Dana APBN
Namun, pemerintah akhirnya memutuskan kembali ‘turun gunung’ lantaran respons badan usaha yang tidak terlalu menggembirakan dalam penyediaan infrastruktur jargas. Masalah keekonomian menjadi isu utama yang membuat perusaahaan swasta belum melirik proyek jargas tersebut.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut bahwa pemerintah tengah mematangkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.
Melalui revisi perpres tersebut, pemerintah bakal mengajak lebih intens keikutsertaan swasta lewat penawaran KPBU pada pengerjaan proyek tersebut. “Dengan perpres yang ada, itu kan KPBU engga masuk dalam skema. Sekarang perpresnya akan direvisi sehingga KPBU bisa jalan, jadi badan usaha bisa jalan. Dengan adanya ini, kita bisa mengeroyok target itu, jadi selain porsi PGN nanti ada KPBU,” kata Arifin saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/10/2023).
2. Tugas Berat Keuangan Syariah RI Samai Pasar Konvensional
Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin menginginkan agar pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia mencapai 50 persen. Namun, hingga Juni 2023, pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia masih mencapai 10,94 persen terhadap total keuangan nasional.
"Pangsa pasarnya [keuangan syariah] mungkin harus meningkat, paling tidak 50 persen. Sekarang baru 10 persen. Ini harus kita genjot sampai 50 persen," tutur Ma’ruf dalam pembukaan Ijtima Sanawi Dewan Pengawas Syariah pada Jumat (13/10/2023).
Menurutnya, target itu memang menjadi tugas yang berat. Dia mendorong agar berbagai pihak terlibat dalam mendongkrak pangsa pasar syariah di Indonesia. Di antara upaya yang bisa dilakukan adalah mendorong pengusaha-pengusaha yang bergerak di industri keuangan masuk ke pasar syariah.
"Kita harus dorong pengusaha muslim masuk ke industri keuangan. Tidak ada pengusaha, tidak jalan itu," ujar Ma’ruf.
Adapun, Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara mengatakan lembaga jasa keuangan syariah di Indonesia telah memiliki aset Rp2.450 triliun per Juni 2023, tumbuh 13,3% secara tahunan (year on year/YoY). Namun, pangsa pasarnya masih mencapai 10,94% terhadap total keuangan nasional.
3. Temuan Migas Terbesar di Dunia Ada di Indonesia
Kabar gembira datang dari sektor hulu migas Indonesia. Cadangan gas raksasa baru-baru ini berhasil ditemukan di sumur eksplorasi Geng North-1 di Blok North Ganal, Kalimantan Timur.
Temuan tersebut diumumkan oleh raksasa migas asal Italia, Eni pada Senin (2/10/2023). Dalam laporannya, Eni menyebut, perkiraan awal menunjukkan total struktur yang ditemukan sebesar 5 triliun kaki kubik (Tcf) gas dengan kandungan kondensat sekitar 400 Mbbls.
Dengan perkiraan awal discovered resources sebesar kurang lebih 609 MMBOE (recoverable), laporan ini menjadikan temuan di sumur Geng North-1 menjadi salah satu dari tiga besar temuan eksplorasi dunia pada 2023.
Geng North-1 terletak sekitar 85 kilometer lepas pantai Kalimantan Timur, Indonesia. Sumur Geng North-1 dibor dengan kedalaman 5.025 meter pada kedalaman air 1.947 meter, melewati kolom gas setebal sekitar 50 meter di reservoir batu pasir miocene dengan sifat petrofisika yang baik.
4. Rencana Bukalapak (BUKA) Setelah Punya Kas Rp19,8 Triliun
Emiten teknologi PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA) menyiapkan strategi investasi dan investasi, sambil terus berfokus pada lini bisnis utama BUKA.
Head of Investor Relations Bukalapak Carl Reading mengatakan pihaknya sangat fokus pada lini bisnis utama dan berusaha mencapai titik impas EBITDA disesuaikan sejak 18 bulan yang lalu.
"Kami telah menetapkan target untuk mencapai angka itu pada kuartal IV/2023. Dan kami sangat fokus untuk mencapai itu," ucap Carl, dalam paparan publik Bukalapak, Jumat (13/10/2023).
Dia menuturkan, BUKA cukup fokus pada bisnis intinya dan tidak pernah melebar terlalu jauh ke bisnis yang bukan merupakan core business-nya. Meski demikian, kata Carl, BUKA selalu mencari peluang investasi yang sesuai dengan strategi jangka panjang.
"Kami terus mempertimbangkan apakah kami harus membeli atau membangun bisnis. Tetapi, jika produk dapat kami beli dan dapat membantu kami mencapai tujuan lebih cepat, maka kami akan melakukannya," tuturnya.
5. Siasat Pelindo Tekan Biaya Logistik Nasional 2045
“Kami berharap dengan berbagai langkah yang kami rencanakan, Pelindo bisa ikut serta menurunkan biaya logistik nasional, terutama memenuhi target 8% pada 2045,” ujarnya, Jumat (13/10/2023).
Muhammad Adji menuturkan selama ini biaya logistik yang tinggi karena adanya ketimpangan di wilayah Indonesia Timur dan Barat. Dia mencontohkan pada 2020 misalnya, tujuh pelabuhan strategis di Indonesia Timur (Bitung, Makassar, Biak, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Kupang) membongkar 13,8 juta ton barang pada pelayaran domestik, tapi hanya memuat 6,2 juta ton barang.
Sekembalinya dari timur, kapal-kapal yang datang dari Jakarta atau Surabaya hanya terisi 30% atau bahkan kosong.
Oleh karenanya, sejak merger pada 1 Oktober 2021, Pelindo melaksanakan transformasi di sejumlah pelabuhan di Indonesia, termasuk di Indonesia Timur, seperti Makassar, Ambon, dan Sorong. Sejak September 2023 lalu, PT Pelindo mulai mengelola Pelabuhan Ternate (Maluku Utara) dan Merauke (Papua Selatan). Menyusul kemudian Nunukan (Kalimantan Timur) dan Tarakan (Kalimantan Utara).
Sementara itu, secara keseluruhan, Enriany Muis, Kepala Pelindo Regional 4, tranformasi di wilayahnya dilakukan di 13 pelabuhan dan terminal. Hasilnya adalah produktivitas bongkar muat di Terminal Peti Kemas (TPK) Makassar dan TPK Ambon yang meningkat dari rata-rata 35 boks per jam per kapal menjadi rata-rata 50 boks per jam per kapal.
