Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Top 5 News BisnisIndonesia.id: Beras Plastik China hingga Insentif Jaringan Gas

Berita tentang isu beras plastik bersama sejumlah berita lainnya menjadi pilihan editor BisnisIndonesia.id hari ini, Sabtu (14/10/2023).
Ilustrasi-Canva
Ilustrasi-Canva

Bisnis, JAKARTA — Perum Bulog dibuat sibuk dalam dua pekan ini seiring muncul kabar beras impor China yang diduga mengandung plastik dan beracun. Kini, perusahaan logistik berencana menempuh jalur hukum untuk penyebar informasi tersebut. 

Berita tentang isu beras plastik menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.

Berikut ini highlight Bisnisindonesia.id, Kamis (5/10/2023):

1. Beras Impor China Mengandung Plastik dan Beracun?

Perum Bulog menyangkal kabar yang viral di masyarakat Bukittinggi bahwa beras SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan) yang merupakan impor China mengandung plastik dan beracun.

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas) menegaskan bahwa beras impor yang didatangkan pun untuk kebutuhan SPHP merupakan kualitas premium. Dia pun memastikan bahwa pihaknya belum sama-sekali mengimpor beras dari China seperti kabar yang beredar di masyarakat.

Meski Presiden Xi Jinping telah menyatakan bersedia mengirim beras ke Indonesia, pemerintah sejatinya belum merealisasikan impor beras 1 juta ton tersebut. Saat ini, rencana pembelian dari Tiongkok masih dalam tahap penjajakan.

"Karena beras dari China itu belum saya datangkan. Mana mungkin ada berita yang mengatakan beras China beracun. Beras sama plastik itu mahal plastik jadi enggak masuk akal," ujar Buwas saat meninjau proses bongkar beras impor dari Vietnam di Pelabuhan Tanjung Priok,  Kamis (12/10/2023).

Top 5 News BisnisIndonesia.id: Beras Plastik China hingga Insentif Jaringan Gas
 

2. Catatan OJK Soal Kasus Gagal Bayar Pinjol TaniFund & iGrow  

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan update perkembangan anyar terkait kasus gagal bayar sejumah platform fintech peer-to-peer lending atau pinjaman online PT Tani Fund Madani Indonesia (TaniFund) dan PT LinkAja Modalin Nusantara, sebelumnya bernama iGrow.

Berdasarkan data laman resmi masing-masing platform, Jumat (13/10/2023), TaniFund maupun LinkAja Modalin memiliki risiko kredit macet 90 hari di atas 5%. TaniFund misalnya, memiliki risiko kredit macet atau tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) mencapai 63,93%. Alhasil, tingkat keberhasilan membayar 90 hari (TKB90) TaniFund di level 36,07%.

Sementara LinkAJa Modalin, TWP90 yang dimiliki perusahaan yang sebelumnya bernama iGrow berada di angka 46,56%. Adapun, TKB90 LinkAja Modalin berada di level 53,44%.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan bahwa fintech TaniFund telah dikenakan beberapa sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan saat ini sedang berupaya untuk mematuhi ketentuan tersebut.

Top 5 News BisnisIndonesia.id: Beras Plastik China hingga Insentif Jaringan Gas

 

3. Makin Mujur Emiten Sawit Kala Bursa CPO Meluncur

Pembentukan Bursa Crude Palm Oil (CPO) di Indonesia diproyeksi akan memacu saham emiten perkebunan sawit serta produk turunannya karena dapat menjadi acuan harga CPO. 

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menargetkan Bursa CPO Indonesia tersebut dapat mulai beroperasi pada 23 Oktober 2023, seperti yang diungkapkan  Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko usai peresmian Bursa Crude Palm Oil (CPO) RI di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Selatan pada Jumat (13/10/2023).

Dia berharap, Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) selaku penyelenggara tunggal Bursa CPO Tanah Air telah memiliki prices discovery yang dapat menjadi acuan bagi para produsen sawit seiring dimulainya perdagangan CPO melalui bursa. Harapannya pada triwulan I/2023 sudah dapat membentuk harga acuan.

Sementara itu, hadirnya Bursa CPO Indonesia juga dimaknai Didid sebagai komitmen pemerintah untuk mewujudkan mekanisme perdagangan CPO yang lebih adil serta transparan. Hal ini lantaran harga sawit di Tanah Air tak lagi harus mengekor pada harga yang ditetapkan oleh bursa CPO Malaysia dan Rotterdam, Belanda. 

Top 5 News BisnisIndonesia.id: Beras Plastik China hingga Insentif Jaringan Gas

 

4. Menguji Laju Saham ANTM hingga MDKA Usai Terpantik Harga Emas

Gejolak konflik Israel-Hamas yang kembali memanas berefek pada peningkatan harga emas global. Atraktifnya harga emas membentuk katalis positif terhadap saham emiten tambang logam mulia dan embaga seperti ANTM hingga MDKA. 

Per Kamis (12/10), harga emas di pasar spot naik 0,6% menjadi US$1.871,79 per troy ounce, atau tertinggi sejak 29 September 2023. Kenikan itu juga memicu pergerakan harga saham emiten emas.

Misalnya saja, saham PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), naik 3,50% selama perdagangan 6-12 Oktober 2023. Pada periode yang sama, saham PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) naik 5,81% menuju level Rp2.550. Saham PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) melejit 8,92% dan kini bertengger di posisi Rp1.465 per saham.

Selain karena gejolak geopolitik di Gaza, menurut Analis Panin Sekuritas Felix Darmawan mengatakan harga lebih fluktuatif karena emas memiliki karakteristik sebagai aset lindung nilai, sehingga investor berbondong-bondong memborong unsur kimia berkode Au tersebut. “Menurut saya kenaikan harga emas akhir-akhir ini karena meletusnya perang Israel dan Palestina,” jelasnya kepada Bisnis, Kamis (12/10/2023). 

Top 5 News BisnisIndonesia.id: Beras Plastik China hingga Insentif Jaringan Gas

 

5. Pemerintah Siapkan Insentif untuk Swasta-PGAS Bangun Jargas

Kendati pemanfaatan gas bumi melalui jaringan gas atau jargas di Tanah Air masih sangat minim, pemerintah tetap berupaya agar proyek yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor dan subsidi liquefied petroleum gas (LPG) itu dapat terus berlanjut.

Terlebih, pengembangan jargas rumah tangga yang masuk dalam salah satu proyek strategis nasional (PSN) tersebut telah dilakukan sejak 2009 lalu. Melalui jargas, masyarakat dapat menggunakan gas bumi dengan memanfaatkan pipa dan infrastruktur yang dibangun langsung menuju rumah.

Namun, percepatan pemanfataan gas bumi melalui jargas ini memang tidaklah mudah. Besarnya biaya penyambungan jargas langsung ke rumah warga menjadi salah satu kendala yang membuat lambannya program tersebut.

Untuk saat ini, setidaknya dibutuhkan biaya sekitar Rp10 juta untuk pembangunan satu sambungan rumah (SR), padahal pemerintah sebelumnya telah menargetkan mampu membangun 1 juta SR setiap tahunnya untuk mengurangi impor LPG secara signifikan.

Top 5 News BisnisIndonesia.id: Beras Plastik China hingga Insentif Jaringan Gas

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper