Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengarahkan jajaran kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk merevisi target pembangunan jaringan gas rumah tangga menjadi 2,5 juta rumah dari 4 juta pada 2024 mendatang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa revisi tersebut dilakukan lantaran realisasi pembangunan jaringan gas yang masih minim hingga saat ini.
Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas (ratas) di Istana Negara terkait dengan Jaringan Gas Rumah Tangga dan Distribusi Elpiji 3 kilogram (kg), Kamis (12/10/2023).
Dia memerinci bahwa realisasi sambungan gas ke rumah baru mencapai 835.000 rumah dengan rincian 241.000 berasal dari PT PGN (Persero) dan 549.000 berasal dari pemerintah.
"Kan targetnya semula 4 juta rumah cuma dengan capaian 800.000-an ini target 4 juta pada 2024 sulit tercapai. Jadi dari 835.000 sambungan sekarang diharapkan bisa ditingkatkan menjadi 2,5 juta pada 2024," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (12/10/2023).
Tak hanya itu, Airlangga menyebut bahwa perluasan jaringan gas rumah tangga ini merupakan upaya pemerintah mengurani beban fiskal karena konsumsi gas LPG (Liquified Petroleum Gas) 3 kilogram (kg) yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Mengingat beban subsidi dari elpiji melon ditahun ini diperkirakan mencapai Rp117 triliun.
Baca Juga
Dia melanjutkan, guna mempercepat pembangunan jaringan gas rumah tangga, pemerintah juga akan melakukan revisi Peraturan Presiden (Perpres) sehingga pihak swasta juga bisa ikut serta dalam proyek ini dalam sekma Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Dalam perubahan beleid itu juga akan dijamin harga jual gas di hulu, supaya meningkatkan minat swasta. Menteri energi dan sumber daya mineral yang akan menjadi penanggung jawabnya.
"Perpresnya akan diubah sehingga pihak swasta bisa melakukan KPBU dan penanggung jawab dari Menteri ESDM, karena harus meyakinkan mereka mendapat harga gas di US$4,72 [per MMBTU] kalo gak dapat di harga US$4,72 tidak terjadi juga switching antara LPG dengan jaringan gas," imbuh Airlangga.
Selain itu, Airlangga menyebut bahwa dalam rapat itu tersebut Presiden Ke-7 RI itu juga meminta untuk mengitung lapangan gas yang berpotensi memproduksi LPG atau LPG mini.
