Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menargetkan satu program Just Energy Transition Partnership (JETP) dapat terealisasi paling cepat akhir tahun ini.
Arifin menuturkan, pemerintah terus berkomunikasi dengan sejumlah negara anggota Uni Eropa, termasuk Belanda, untuk mendorong komitmen pendanaan transisi energi murah dari JETP tersebut.
“Memang beberapa negara Uni Eropa tergabung di dalam JETP, kita target paling tidak akhir tahun ini ada satu program yang bisa jalan,” kata Arifin saat ditemui selepas agenda Renewable Energy and Climate Summit Indonesia-The Netherlands di Jakarta, Senin (9/10/2023).
Hanya saja, Arifin enggan memerinci ihwal satu program yang mungkin dieksekusi akhir tahun ini lewat program JETP. Dia menerangkan, pemerintah berkepentingan untuk mendapat pendanaan murah pada program pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (pltu batu bara.
“JETP itu kan mengenai pensiun dini PLTU,” kata dia.
Di sisi lain, dia menilai positif komitmen transisi energi yang ditunjukkan pemerintah Belanda untuk Indonesia. Dia berharap Belanda dapat mendorong mobilisasi pinjaman murah tersebut dari negara-negara dan lembaga keuangan pendonor JETP.
Baca Juga
“Indonesia sangat mengapresiasi bantuan Belanda lewat kolaborasi bersama di JETP untuk mengakselerasi pembangkit EBT dan dekarbonisasi di Indonesia,” kata dia.
Seperti diketahui, pakta iklim yang tergabung ke dalam kemitraan JETP sempat berjanji untuk menyediakan dana himpunan US$20 miliar atau setara dengan Rp310,7 triliun (asumsi kurs Rp15.535 per US$) dari publik dan swasta selama 3 hingga 5 tahun mendatang untuk membantu pendanaan transisi energi di Indonesia.
Skema pendanaan JETP itu terdiri atas US$10 miliar yang berasal dari komitmen pendanaan publik dan US$10 miliar dari pendanaan swasta yang dikoordinatori oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), yang terdiri atas Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie, MUFG, dan Standard Chartered.
Adapun, kemitraan JETP yang dipimpin AS-Jepang ini, termasuk di dalamnya negara anggota G7 lainnya, yakni Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia, serta juga melibatkan Norwegia dan Denmark.
Perjanjian tersebut diteken pada November 2022 di sela-sela KTT G20 di Bali, menyusul kemudian inisiasi Sekretariat JETP pada Februari 2023. Usai penundaan rilis rencana investasi JETP pada bulan lalu, pemerintah angkat bicara seputar nasib realisasinya.
Sebelumnya, Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan, negara-negara Barat sebenarnya belum siap mendanai pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara Indonesia. Kurangnya konsensus mengenai rencana tersebut dapat berpotensi membuat pemangkasan emisi oleh PLTU di Indonesia semakin molor.
"Selama diskusi terlihat sangat jelas bahwa mereka tidak bersemangat memberikan pembiayaan untuk pensiun dini," kata Septian, seperti dikutip dari Reuters, Senin (25/9/2023).
Koalisi negara-negara Barat yang berencana menggelontorkan US$20 miliar untuk membantu Indonesia melakukan dekarbonisasi, telah menyatakan bahwa mereka lebih tertarik untuk mendanai proyek-proyek energi terbarukan komersial, yang menurut Seto tidak diperlukan.
"Kami punya kelebihan listrik. Jadi kalau kami terus menambahkan energi terbarukan, itu akan berdampak pada anggaran kami,” kata Seto di sela-sela konferensi industri Coaltrans.
Dia menambahkan bahwa Indonesia juga bisa membiayai sendiri proyek-proyek energi terbarukan jika diperlukan.
"Tuntutan kami sangat jelas, yaitu penghentian dini pembangkit listrik tenaga batu bara dan pembangunan jaringan listrik pintar [smart grid]," katanya.
Indonesia, lanjut Seto, masih dalam diskusi untuk mencari pembiayaan bagi jaringan listrik pintar di bawah JETP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
