Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong negara-negara maju untuk serius merealisasikan komitmen pendanaan iklimnya guna membantu negara-negara berkembang mempercepat transisi ekonomi rendah karbon.
Di hadapan para pemimpin negara G20 dalam pertemuan sesi pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 India yang digelar di Bharat Mandapam, New Delhi, India, pada Sabtu (9/9/2023), Jokowi menekankan bahwa dunia harus melakukan upaya masif dan radikal untuk menahan kenaikan suhu Bumi yang diprediksi akan terus meningkat dalam 5 tahun ke depan.
Kepala Negara menyampaikan bahwa percepatan transisi ekonomi rendah karbon menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan. Namun, menurut Jokowi, hingga saat ini pelaksanaan penurunan emisi masih sangat terbatas.
“Komitmen pendanaan negara maju, masih sebatas retorika dan di atas kertas, baik itu pendanaan climate US$100 miliar per tahun maupun fasilitas pendanaan loss dan damage,” ucapnya dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (9/9/2023).
Jokowi mengungkapkan bahwa untuk mempercepat penurunan emisi global, negara-negara berkembang membutuhkan bantuan dalam bidang teknologi dan investasi hijau.
Untuk itu, lanjut Jokowi, pendanaan dalam percepatan penurunan emisi dinilai penting. Kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta harus dilanjutkan karena dinilai dapat menjadi pembawa perubahan yang besar untuk menurunkan emisi.
“Tahun lalu di Bali, Indonesia telah menginisiasi G20 Bali Global Blended Finance Alliance, skema Just Energy Transition Partnership (JETP) ini harus diperluas dan diperbesar,” ungkap Presiden.
Baca Juga
Sementara itu, dalam rangkaian pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara International Partners Group (IPG) di sela-sela KTT G20 India, Jokowi juga sempat meminta negara-negara pendonor untuk merealisasikan komitmen pendanaan transisi energi Just Energy Transision Partnership (JETP) senilai US$20 miliar atau sekitar Rp310 triliun yang dijanjikan kepada Indonesia.
Hal itu disampaikan Jokowi masing-masing saat bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni.
Seperti diketahui, pakta iklim yang tergabung ke dalam kemitraan JETP itu sempat berjanji untuk menyediakan dana himpunan US$20 miliar atau sekitar Rp310 triliun dari publik dan swasta selama 3 hingga 5 tahun mendatang untuk pemerintah Indonesia.
Skema pendanaan JETP itu terdiri atas US$10 miliar yang berasal dari komitmen pendanaan publik dan US$10 miliar dari pendanaan swasta yang dikoordinatori oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), yang terdiri atas Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie, MUFG, dan Standard Chartered.
Adapun, kemitraan JETP yang dipimpin Amerika Serikat-Jepang ini, termasuk di dalamnya negara anggota G7 lainnya, yakni Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia, serta juga melibatkan Norwegia dan Denmark.
Rencananya, himpunan dana itu bakal dimanfaatkan untuk membiayai program pensiun dini PLTU dan pembangunan pembangkit baru berbasis energi terbarukan mendatang.
1. Prancis
Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Sabtu (9/9/2023) waktu setempat.
Dalam pertemuan itu, Jokowi mendorong Macron untuk merealisasikan komitmen pendanaan Prancis untuk membantu transisi energi di Indonesia lewat skema JETP yang disepakati dalam KTT G20 di Bali pada November 2022 lalu.
“Terkait transisi energi, saya harap Prancis juga dapat merealisasikan komitmen untuk proyek transisi energi, termasuk melalui skema JETP,” ucap Jokowi.
Selain membahas investasi, Jokowi juga meminta dukungan kepada Prancis terhadap proses keanggotaan Indonesia menjadi bagian dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Presiden mengungkapkan hal tersebut merupakan langkah Indonesia untuk menjadi negara maju.
“Kami telah lakukan berbagai reformasi ekonomi sejalan dengan persyaratan keanggotaan OECD,” tuturnya.
2. Italia
Jokowi juga meminta Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni untuk segera merealisasikan komitmen pendanaan JETP guna mendorong transisi energi di Indonesia.
Permintaan itu disampaikan Jokowi saat menggelar pertemuan bilateral dengan PM Italia Giorgia Meloni di sela-sela KTT G20 India di New Delhi, Minggu (10/9/2023), waktu setempat.
Jokowi berharap komitmen pendanaan transisi energi dari negara-negara kelompok G7 itu dapat segera diwujudkan dalam waktu dekat.
“Saya harap komitmen segera diimplementasikan karena dukungan mobilisasi pendanaan adalah elemen penting transisi energi,” kata Jokowi seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (10/9/2023).
Selain itu, Jokowi mengundang Italia untuk terlibat dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan infrastruktur hijau di Indonesia.
“Saya juga undang Italia untuk kembangkan ekosistem EV, infrastruktur hijau dan pembangunan Ibu Kota Nusantara,” ujarnya.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 20 menit tersebut, dia juga meminta dukungan PM Meloni atas keanggotaan Indonesia di Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
3. Belanda
Jokowi juga meminta dukungan kepada Belanda untuk membantu upaya transisi energi di Indonesia. Hal itu ia sampaikan kepada Perdana Menteri Belanda Mark Rutte dalam pertemuan pada Sabtu (9/9/2023).
“Saya berharap Belanda dapat mendukung pengembangan teknologi rendah karbon dan konversi PLTU ke energi terbarukan sebagai tindak lanjut kerja sama JETP serta mendorong penghapusan EU Deforestation Regulation agar tidak diskriminasi komoditas utama Indonesia,” kata Jokowi seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (10/9/2023).
Selain itu, Jokowi turut menyambut baik investasi Belanda untuk membangun Center of Excellence di Kota Surakarta hingga rencana penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi dalam bidang energi baru terbarukan dan iklim.
“Saya menyambut baik investasi Belanda untuk pembangunan Center of Excellence di Solo dan rencana penyelenggaraan Renewable Energy and Climate Summit,” ujarnya.
