Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kembali menagih janji dana transisi energi atau Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Luhut menyebut, saat ini pemerintah terus mengkaji dengan saksama program pensiun dini PLTU. Salah satu pembangkit yang dipertimbangkan untuk dipensiunkan dini adalah PLTU Suralaya di Banten.
Namun, kata Luhut, untuk melakukan pensiun dini PLTU diperlukan pembiayaan, salah satunya diharapkan dari pendanaan JETP dari pakta iklim yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang.
“Tapi untuk early retirement tadi yang bayar dulu duitnya mana. Iya JETP, ya itu sampe sekarang kita belum tahu uangnya,” kata Luhut saat ditemui usai acara Bloomberg CEO Forum at Asean di Jakarta, Rabu (6/9/2023).
Luhut menyampaikan bahwa dana transisi enerig JETP sampai saat ini belum jelas. Padahal, menurutnya, usulan untuk melakukan transisi energi digaungkan oleh negara yang tergabung dalam negara G7.
“Ya, mereka kan yang minta kita buat, ya kita buat. Mereka yang janjiin duitnya, ya sekarang mana duitnya,” ujarnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Koordinator Khusus Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global (PGI) Amerika Serikat Helaina Matza menjelaskan bahwa pencairan dana program JETP untuk Indonesia senilai US$20 miliar atau setara dengan Rp310 triliun merupakan proses yang panjang dan rumit bagi pemerintah negara manapun. Apalagi, Indonesia adalah negara yang besar dan beragam.
“Terutama untuk negara yang begitu besar dan beragam, serta memiliki begitu banyak elemen dan pulau yang berbeda seperti Indonesia, untuk mengimplementasikan sebuah rencana secara penuh [butuh waktu],” ungkap Matza kepada Bisnis saat ditemui di Mandarin Oriental Jakarta, Jumat (25/8/2023).
Dia mengungkapkan bahwa PGI telah melihat banyak kemajuan komitmen transisi energi di Indonesia.
Hal tersebut meliputi langkah PLN untuk menciptakan posisi senior baru untuk mendukung penyebaran energi terbarukan, meluncurkan mekanisme transisi energi atau Energy Transition Mechanism (ETM), serta kemudian membentuk satuan tugas dekarbonisasi energi.
Kemudian, menurut pemahamannya, proses perencanaan atau iterasi kedua dari rencana CIPP (Comprehensive Investment and Policy Plan) yang telah diajukan kini sedang ditinjau secara matang oleh pemerintahan AS.
Berdasarkan catatan Bisnis, dokumen rencana pendanaan transisi energi JETP senilai US$20 miliar atau sekitar Rp310 triliun itu ditargetkan dapat difinalisasi pada akhir Oktober 2023.
Draf rencana investasi komprehensif atau CIPP juga telah didistribusikan ke kelompok mitra negara-negara G7 plus Norwegia dan Denmark, serta ke Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).
Nantinya, diharapkan respons mitra terhadap draf CIPP dapat diperoleh pada September 2023. Setelahnya, draf tersebut akan dibuka untuk konsultasi publik.
Kepala Sekretariat JETP Edo Mahendra mengungkapkan, jika semua berjalan lancar maka dokumen rencana investasi final bisa siap sebelum November 2023, yakni sebelum Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-28 atau COP28 yang digelar pada 30 November 2023 di Dubai.
"Semua mata tertuju pada JETP Indonesia karena ini adalah model pembiayaan energi baru," ujar Mahendra, dilansir dari Bloomberg, Rabu (23/8/2023).
