Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespon kabar viral di media sosial X (dahulu bernama Twitter) mengenai mahasiswa magang yang tidak mendapatkan honor.
Staf Khusus bidang Komunikasi Strategis Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo mengemukakan status magang terbagi menjadi dua kelompok di lembaga atau kementerian. Pertama disebut sebagai magang kuliah dan kedua, magang kerja.
Dia pun menduga viral kabar magang tidak dibayar di Kemenkeu terkait magang kuliah. Menurutnya, hampir di semua lembaga/kementerian tidak ada yang membayar magang kuliah.
“Selama ini kementerian lain gimana ya mas, apa ada magang yang dibayar? ini magang kuliah bukan magang kerja kan,” tuturnya kepada Bisnis melalui aplikasi pesan, Jumat (6/10/2023).
Kendati demikian, Yustinus berjanji akan mengecek kebenaran informasi yang viral di media sosial tersebut dan menelusuri unit mana yang terlibat dalam magang kuliah mahasiswa itu.
“Sabar ya, kami cek dulu. Kemenkeu ini banyak sekali unitnya,” katanya.
Baca Juga
Sebelumnya, sempat viral di media sosial X bahwa ada mahasiswa yang tidak mendapatkan bayaran selama melakukan magang di Kementerian Keuangan. Padahal ada aturan hukum dan perundang-undangan yang mengatur tentang permagangan di Indonesia.
Dasar hukum yang mengatur terkait pemagangan adalah Pasal 21-27 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, pelaksanaan magang juga mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa program magang adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselengarakan secara terpadu antara pelatihan kerja di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
Sementara itu, Program magang yang dilakukan mahasiswa dengan tujuan akademis, pemenuhan kurikulum serta persyaratan sebuah profesi tertentu juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dan Ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Berdasarkan peraturan yang tercantum dalam kedua perundang-undangan ini, ketentuan pendidikan dan pelatihan praktik (koas/magang) dalam rangka uji kompetensi dokter Indonesia dianggap dan berstatus sebagai program magang yang dilakukan untuk memenuhi persyaratan profesi dokter di Indonesia.
Kemudian, Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan ini mengatur bahwa, pemagangan untuk memenuhi persyaratan menjadi seorang advokat harus dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
Peserta magang yang dimaksud dalam UU Ketenagakerjaan berhak atas hak-hak antara lain memperoleh uang saku dan/atau uang transport, memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, memperoleh sertifikat apabila lulus di akhir program.
Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) poin d Permenaker No. 6 Tahun 2020, bahwa peserta magang mempunyai hak untuk memperoleh uang saku. Besaran nominal uang saku kemudian menjadi salah satu muatan yang esensial dalam perjanjian pemagangan sebagaimana diatur dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2020, dijelaskan bahwa uang saku meliputi biaya transportasi, uang makan, dan insentif peserta magang.
