Bisnis.com, JAKARTA – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melihat kinerja penjualan properti yang tertahan membatasi ruang gerak pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Sebagai informasi, lembaga Cushman & Wakefield Indonesia mencatat penjualan rumah di Indonesia didominasi oleh metode Kredit Pemilikan Rumah alias KPR. Para pejuang KPR ini mencakup 74,1 persen penjualan rumah di Tanah Air. Sedangkan sisanya 15,2 persen tunai bertahap dan 10 persen pembelian tunai sepenuhnya.
Analis Kebijakan Ahli Madya Pusat Kebijakan APBN BKF Kemenkeu Widodo Ramadyanto menyampaikan saat ini kinerja penjualan rumah tertahan. Mengacu grafik paparannya, produk domestik bruto (PDB) real estate turun dari sekitar 4 persen pada akhir 2021, menjadi 0,96 persen (year-on-year/yoy) per kuartal II/2023.
Kinerja penjualan rumah juga tercatat dalam kondisi terkoreksi sejak kuartal III/2022. Per kuartal II/2023, berada di angka -12,3 persen (yoy), di mana hanya rumah tipe besar yang tumbuh positif 15,1 persen.
“Perumahan itu strategis. Kontribusi PDB besar 14-16 persen, menyerap 13,8 juta, kontribusi penerimaan pajaknya 9,3 persen. Makanya ketika sektor perumahan melambat, akan menyebarkan perlambatan aktivitas investasi, kemudian kinerja perkeonomian berisiko lebih lambat,” Seminar Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM): Insentif untuk Kredit/Pembiayaan Sektor Perumahan di Four Seasons Hotel, Jakarta, Rabu (4/10/2023).
Untuk itu, pihaknya memandang penting adanya intervensi kebijakan sektor perumahan untuk mendorong aktivitas investasi dan kinerja pertumbuhan ekonomi, salah satunya melalui KLM dari Bank Indonesia (BI).
Baca Juga
Kebijakan tersebut memungkinkan perbankan yang menyalurkan kredit untuk perumahan akan mendapatkan pengurangan giro di BI, hingga 4 persen, dalam rangka pemenuhan giro wajib minimum (GWM) rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata.
Dengan demikian, perbankan akan memiliki likuiditas yang semakin kuat. BI memproyeksikan setidaknya Rp47,9 triliun yang akan masuk ke likuiditas bank.
“Jadi dari sudut pandang kami jika kita ngasih insentif berdampak ke mana. Itu akan memberikan dampak yg lebih besar untuk menggerakan ekonomi,” lanjutnya.
Setidaknya, kata Widodo, kebijakan KLM akan dapat menjadi pengungkit pertumbuhan domestik secara tahunan atau fullyear sebesar 0,03 persen.
Saat ini pun, pemerintah melalui Kemenkeu telah melakukan sejumlah skema untuk menggairahkan sektor perumahan.
Mulai dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga penyertaan modal negara untuk Bank BTN dan PT Sarana Multigriya Financial (SMF).
Mengacu APBN Kita edisi September 2023, Kemenkeu telah merealisasikan anggaran FLPP senilai Rp18 triliun untuk pembiayaan 190.000 unit rumah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
