Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Waspada Lonjakan Inflasi Akhir Tahun Gara-gara Pangan, Ini Kata Pengusaha

Apindo memandang terdapat risiko inflasi pangan yang tinggi pada akhir tahun hingga paruh pertama 2024 yang perlu diantisipasi pemerintah.
Aktivitas perdagangan beras di Pasar Induk Cipinang, Kamis (10/8/2023)./ BISNIS - Dwi Rachmawati
Aktivitas perdagangan beras di Pasar Induk Cipinang, Kamis (10/8/2023)./ BISNIS - Dwi Rachmawati

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap pemerintah dapat memastikan ketersediaan dan stabilitas harga pangan terjaga agar inflasi terkendali.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bulanan pada September 2023 sebesar 0,19 persen (month-to-month/mtm) salah satunya disumbang oleh inflasi beras dengan andil sebesar 0,18 persen. Inflasi September 2023 sebesar 0,19 persen (mtm) juga lebih tinggi dari Agustus 2023 yang mengalami deflasi 0,02 persen.

"Kita ingin agar stok, ketersediaan, suplai dan harga pangan pokok di dalam negeri bisa lebih stabil dan mencukupi kebutuhan masyarakat," ujar Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani saat dihubungi Bisnis, Senin (2/10/2023).

Shinta memandang Satgas Pangan perlu bekerja ekstra pada akhir tahun hingga paruh pertama 2024. Hal itu seiring dengan adanya risiko inflasi pangan yang tinggi pada masa-masa tersebut.

Kendati demikian, Shinta menekankan peningkatan produktivitas pangan pokok menjadi hal krusial. Perlu adanya varietas tanaman yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, data produksi dan kebutuhan pangan, kata dia, juga perlu ditingkatkan akurasinya. Menurutnya, akurasi data neraca pangan berkorelasi terhadap strategi relaksasi impor pangan sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang tepat. Alih-alih kondisi defisit di luar perkiraan mendorong impor dadakan saat harga pangan di luar negeri telah naik.

"Dengan begitu harga pangan di dalam negeri tidak melonjak," tuturnya.

Shinta menambahkan, untuk menekan lonjakan inflasi pangan di tengah ancaman pasokan akibat El Nino, pemerintah perlu membuat mekanisme yang lebih sistematis dan transparan. Penegakan hukum harus dilakukan atas tindakan penimbunan dan kartel pangan.

Sebagai informasi, data Trading Economics yang diolah BPS menunjukkan inflasi pangan Indonesia pada Agustus ternyata relatif lebih rendah dibandingkan inflasi pangan di negara lainnya di tengah tantangan El Nino dan pasokan dalam negeri. Pada Agustus 2023, inflasi pangan 2,51 persen (yoy) menjadi yang terendah di antara negara G20.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper