Bisnis.com, JAKARTA - Sektor manufaktur menjadi penyumbang utama dalam mendorong realisasi anggaran belanja produk dalam negeri yang ditargetkan sebesar Rp1.171 triliun.
Berdasarkan catatan Bisnis, realisasi belanja produk dalam negeri oleh Kementerian/Lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMN per Mei 2023 baru mencapai Rp196 triliun.
Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arif mengatakan pihaknya masih terus menggenjot realisasi penyerapan alokasi anggaran tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan yakni percepatan sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) bagi pelaku usaha.
"Realisasinya belum ada update, tetapi kita ingin targetnya Rp1.171 triliun belanja pemerintah untuk produk dalam negeri. Ada uang pemerintah Rp1.171 triliun untuk beli produk dalam negeri, produk manufaktur terutama," kata Febri di Kantor Kemenperin, Rabu (27/9/2023).
Adapun, melalui digitalisasi sertifikasi TKDN, produk yang dihasilkan para pelaku industri lebih cepat masuk dalam kriteria besaran TKDN yang dibutuhkn untuk memenuhi pengadaan barang jasa pemerintah.
Hal ini termasuk mendorong industri kecil untuk mendapatkan sertifikasi TKDN dengan cepat, mudah dan gratis, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 46/2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN untuk Industri Kecil.
Baca Juga
"Kita ingin agar anggaran itu bisa di beli untuk produk dalam negeri sehingga ada pendalaman struktur industri dalam negeri, juga ada memperkuat perekonomian di dalam negeri," ujarnya.
Menurut Febri, jika alokasi pemerintah untuk membelanjakan produk dalam negeri dalam pengadaan barang jasa pemerintah dapat tercapai, maka multiplier effect kepada industri bisa menghasilkan nilai tambah hingga Rp2.000 triliun.
"Jadi itu yang kita kawal dengan digitalisasi itu bagian dari itu [realisasi P3DN]. selama ini kan prosesnya manual, kalo dgn digital lebih cepat, efisien, dan berkurang potensi korupsinya," ungkapnya.
