Bisnis.com, JAKARTA - Penurunan peforma logistik Indonesia pada 2023 menuntut pemerintah dan stakeholder untuk berbenah membangkitkan kembali gairah sektor ini. Selain soal tingginya biaya logistik, urusan pungli hingga kejelasan regulasi diperlukan segera dituntaskan.
Pada awal tahun, World Bank menempatkan Indonesia pada peringkat ke-61 untuk Logistik Performance Index 2023. RI memperoleh skor 3 dari total 5. Peringkat ini turun cukup dalam bila dibandingkan dengan performa LPI pada 2018 dengan skor 3,2 di urutan ke-45.
Dari sejumlah indikator yang diukur, Bank Dunia merekam adanya perbaikan infrastruktur logistik seperti pelabuhan di Tanah Air yang mempertahankan skor 2,9. Diikuti dengan kepabeanan yang menanjak dari 2,67 (2018) menjadi 2,8 (2023).
Perbaikan di dua indikator itu tidak terjadi pada sisi pengiriman internasional yang masih merosot dari 3,23 menjadi 3. Bersamaan pula dengan kompetensi dan kualitas logistik yang menunjukkan penurunan dari 3,1 menjadi 29 pada tahun ini.
Di luar itu, terdapat beberapa permasalahan mendasar yang harus diselesaikan. Seperti tingginya biaya logistik dibandingkan dengan negara lain. Survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan menyebut biaya logistik berkontribusi sekitar 23 persen. Angka ini cukup berjarak dibanding dengan negara maju di kisaran 10 persen.
Content Manager Bisnis Indonesia Group Hendra Wibawa menerangkan bahwa tingginya biaya logistik paling tinggi terjadi pada transportasi darat dan inventory atau persediaan barang yang akan dijual.
Baca Juga
"Ini perlu penanganan lebih dari penanganan sisi transportasi darat dan inventoring. Masalahnya kompleks. Bukan hanya kondisi yang kompleks. Aturannya kompleks campur aduk," katanya saat diskusi virtual "Indeks LPI Jeblok, Seburuk Itukah Logistik Kita di Mata Dunia?", Selasa (12/9/2023).
Di sektor maritim, sektor transportasi logistik mengalami masalah lainnya. Seperti terlalu banyak instansi yang menangani keamanan laut. Selain aparat keamanan seperti TNI Angkatan Laut dan Polisi Air, tugas coast guard juga diemban oleh Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP). Tiga instansi itu belum termasuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) hingga Bea Cukai.
Memang, instansi di atas telah memiliki tugas dan fungsi masing-masing, namun menjamurnya lembaga keamanan di lautan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
Misalnya, saat satu kapal ditengarai melakukan penyelundupan bakal ditangkap petugas Bea Cukai. Selesai dari proses tersebut, kapal yang sama dapat kembali ditangkap oleh KPLP bila terkena kasus pencemaran laut. Kondisi tersebut dapat terjadi berulang oleh instansi lain. Selain negatif dari sisi bisnis, banyaknya lembaga keamanan laut berdampak hingga masifnya pungutan liar di pelayaran.
"Ketika lepas bisa ditangkap lagi. Ini yang menurut saya perlu disiapkan lebih. Perlu ada satu coast guard yang menangani keselamatan dan pelayaran," tutur pengampu rubrik industri hingga logistik Harian Bisnis Indonesia itu.
Apa yang harus dilakukan?
Hendra menuturkan bahwa persoalan di sektor logistik cukup kompleks dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Sebab, isu transportasi dan logistik ditangani oleh sederet kementerian.
Pada perdagangan ekspor impor misalnya, berada di bawah Kementerian Perdagangan. Lalu, perusahaan teknologi yang bergerak pada bidang logistik digawangi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
“Kementerian yang menangani sektor logistik cukup banyak. Sudah waktunya pemerintah membentuk lembaga khusus yang menaungi seluruh hal terkait logistik di Indonesia,” tuturnya.
Senada, Head of Dataindonesia.id Setyardi Widodo menuturkan bahwa dalam persepsi pelaku usaha menunjukkan masih adanya benturan antara pusat dan daerah maupun antarlembaga. Kesimpulan ini terlihat dalam survei Dataindonesia.id yang dilaksanakan belum lama ini.
“Saya kira tantangan yang harus diselesaikan terkait dengan keselarasan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Memang dari sisi pelabuhan kita 20 besar terbaik dunia. Tapi faktor lain masih harus diperbaiki lagi,” katanya.
Bisnis Indonesia Logistics Award 2023
Berkaca dari kondisi tersebut, Bisnis Indonesia melihat dua aspek utama yakni efisiensi dan low cost economy bakal menjadi perkara pokok dalam pembentukan logistic performance index yang lebih baik.
Demi mendukung cita-cita besar sektor logistik ini, Bisnis Indonesia kembali menghadirkan Bisnis Indonesia Logistics Award (BILA) 2023 dalam rangka mengapresiasi para perusahaan logistik yang sudah menerapkan efisiensi secara mumpuni dan menghasilkan low cost economy bagi perekonomian Indonesia.
Apalagi, semangat efisiensi dan low cost economy di dalam BILA 2023 senapas dengan kebijakan pemerintah yang akan giat mengatur strategi melalui National Logistic Ecosystem (NLE).
Lewat NLE ini, pemerintah akan menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan, sarana pengangkut, hingga barang tiba di gudang termasuk perizinan dan penyelesaian dokumen pengiriman. Semua harus dilakukan secara efektif, efisien, cepat, mudah, dan murah.
Pada ajang tahunan kali ini, Bisnis Indonesia memberikan pesan kunci kepada para pelaku logistik di Tanah Air bahwa penghargaan terhadap para perusahaan yang telah menerapkan efisiensi dan low cost economy diharapkan dapat menjadi teladan atas pengelolaan perusahaan yang sehat dan efisien.
Selain itu, para penerima penghargaan BILA 2023 diharapkan dapat menjadi perusahaan yang mendukung upaya pengurangan biaya logistik dan peningkatan LPI Indonesia.
Ajang penghargaan ini, sedianya juga akan disertai dengan agenda seminar yang diharapkan dapat menjadi ajang para pemain logistik saling bertemu dan bertukar pikiran.
Tata Cara Pendaftaran BILA 2023
Penghargaan ini terbuka untuk umum dan dapat diikuti oleh berbagai perusahaan maupun lembaga yang terkait dengan industri sektor logistik. Pendaftaran dapat dilakukan pada link google form: https://bit.ly/PendaftaranBILA2023
Peserta dapat submit pendaftaran dan menunggu dikirimkan link untuk unggah dokumen pendukung dari email dan Whatsapp panitia BILA 2023. Untuk tahapan lebih lanjut akan diinfokan melalui email dan Whatsapp resmi dari panitia BILA 2023.[]