Bisnis.com, JAKARTA – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyoroti beberapa langkah yang perlu dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kinerja logistik sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut, pemerintah telah menargetkan untuk menurunkan biaya logistik nasional ke kisaran 9 persen hingga 2045 mendatang.
Ketua Umum MTI Tory Damantoro menjelaskan, salah satu aspek yang perlu diperhatikan pemerintah untuk menggenjot kinerja logistik nasional adalah perancangan kebijakan yang optimal.
Tory mengatakan, ke depannya, sektor logistik harus memiliki bab khusus yang tersendiri dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Dia menuturkan, pemerintah wajib merancang kerangka kebijakan atau framework secara komprehensif agar upaya penurunan biaya logistik dapat tercapai.
“Harus ada kebijakan dan strategi khusus karena ini (logistik) sifatnya lintas sektor. Dengan adanya chapter tersendiri pada RPJM dan RPJP, maka logistik akan jadi perhatian khusus dalam 5 sampai 20 tahun ke depan,” jelas Tory saat dihubungi pada Kamis (14/9/2023).
Selain itu, Tory juga menyarankan adanya lembaga khusus yang membawahi masalah logistik. Lembaga tersebut nantinya akan merancang kebijakan dan regulasi untuk masing-masing sektor, mulai dari kementerian/lembaga, pelaku industri, dan pihak terkait lainnya.
Baca Juga
Menurut Tory, kehadiran lembaga khusus untuk logistik dapat meningkatkan efisiensi dalam koordinasi lintas sektor sehingga tumpang-tindih tanggung jawab antarinstansi atau pelaku tidak terjadi.
Lebih lanjut, lembaga tersebut juga harus merancang pendekatan sistem rantai pasok (supply chain system) untuk logistik Indonesia. Menurut Tory, pendekatan rantai pasok berkaitan dengan komoditas-komoditas yang akan dikembangkan pada masing-masing wilayah di Indonesia.
“Kalau pendekatan ini dirancang dengan baik, kita bisa lebih efisien dan menghilangkan masalah ketimpangan kargo yang membuat biaya logistik menjadi mahal,” lanjut Tory.
Kemudian, pemerintah juga wajib memanfaatkan momentum perkembangan teknologi dalam pembangunan logistik Indonesia. Beragam teknologi seperti digitalisasi, penggunaan big data, internet of things (IoT), dan lainnya akan meningkatkan efisiensi logistik nasional jika dirancang dan dieksekusi dengan baik.
Tory mengatakan, pemerintah harus mampu mengintegrasikan seluruh teknologi tersebut pada satu platform atau aplikasi yang dapat digunakan oleh seluruh pihak terkait. Tory mengatakan, saat ini pemerintah belum mampu untuk mengintegrasikan beragam kemajuan teknologi tersebut.
“Masalah digitalisasi Indonesia itu belum jelas kerangka dan platformnya, jadi hanya sekadar beli perangkat keras (hardware) untuk dielektronisasi,” katanya.
