Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menteri PPN: Ongkos Kirim Barang Antardaerah Lebih Mahal Dibanding Ekspor

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan masih ada sejumlah faktor yang menyebabkan biaya logistik nasional masih cukup tinggi.
Ilustrasi aktivitas bisnis angkutan barang Pelni. /Dok. Pelni
Ilustrasi aktivitas bisnis angkutan barang Pelni. /Dok. Pelni

Bisnis.com, JAKARTA – Biaya pengiriman antardaerah di Indonesia disebutkan lebih tinggi dibandingkan dengan ongkos ekspor barang ke luar negeri.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam acara Era Baru Biaya Logistik untuk Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Kamis (14/9/2023).

Suharso menjelaskan, berdasarkan hasil kajian dari Bappenas, ongkos logistik domestik pada 2022 mencapai 14,1 persen dari total produk domestik bruto (PDB). 

“Di sisi lain, biaya logistik pengiriman barang ke luar negeri adalah sebesar 8,9 persen,” jelas Suharso.

Dia memaparkan komponen biaya terbesar logistik di Indonesia adalah transportasi dan penanganan kargo (transport & cargo handling cost) sebesar 45,3 persen. Kemudian, biaya pergudangan (warehousing cost) dan biaya persediaan (inventory carrying cost) masing-masing sebesar 22,5 persen dan 14,6 persen. 

Selanjutnya, komponen biaya administrasi logistik (logistics administration cost) mencakup sebesar 17,6 persen dari total ongkos logistik.

Dia mengatakan, biaya logistik nasional merupakan salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia untuk menuju integrasi ekonomi nasional dan global sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045. Suharso mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan biaya logistik nasional masih cukup tinggi. 

Pertama, rendahnya skala ekonomi yang membuat operasi logistik di Indonesia cenderung menggunakan kapal kecil dan muatan yang rendah. Hal tersebut, menurut Suharso, berimbas pada mahalnya ongkos angkut.

Kemudian, infrastruktur dan layanan pelabuhan simpul peti kemas domestik belum mampu menampung kapal-kapal besar. Selain itu, kawasan ekonomi yang dimiliki Indonesia saat ini juga cenderung terbatas.

Masalah lain yang masih dihadapi oleh Indonesia adalah pembentukan rute konsolidasi (loop) yang belum optimal. Hal ini juga ditambah dengan ketimpangan muatan karena sarana fasilitas di pelabuhan yang tidak merata.

Ke depannya, pemerintah telah menargetkan untuk menurunkan biaya logistik nasional ke kisaran 9 persen hingga 2045 mendatang. Suharso mengatakan, pihaknya juga telah menyiapkan beberapa strategi, salah satunya adalah penguatan logistik nasional.

“Ini dilakukan dengan peningkatan teknologi digital, kualitas SDM, ekosistem yang efisien, serta kelembagaan logistik,” jelas Suharso

Selanjutnya, pemerintah akan meningkatkan integrasi konektivitas intra dan antarkawasan, memperkuat partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global, dan menggenjot keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan.

Kemudian, pemerintah juga akan meningkatkan pangsa ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global. Selain itu, penguatan kualitas dan kuantitas infrastruktur konektivitas darat, laut, dan udara juga akan dilakukan.

“Pemerintah juga akan berupaya menciptakan pusat pertumbuhan baru serta penguatan daya untuk pusat pertumbuhan existing,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper