Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyebut pengembangan kawasan transit oriented development (TOD) di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk dalam penyusunan kebijakannya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana menyampaikan bahwa setidaknya terdapat empat poin utama yang perlu diperhatikan dalam mengkaji aturan tersebut.
“Tantangan besar ketika menerbitkan kebijakan [mengenai TOD] adalah memastikan bahwa produk yang dihasilkan harus unggul, berbasis bukti, menjawab kebutuhan, dan memiliki nilai dampak positif, maupun kerugian seminimal mungkin,” tutur Suyus dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (20/9/2023).
Suyus menambahkan, TOD yang terus berkembang di negara maju memperlihatkan daya dukung dan daya tampung yang tinggi sehingga mampu melayani aktivitas dan mobilitas masyarakatnya dalam jumlah besar. Kondisi tersebut menjadi contoh baik bagi negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki banyak kota besar dengan segala tantangannya.
Adapun, saat ini, kajian mengenai TOD telah selesai disusun dan perlu didiseminasikan dengan melibatkan stakeholders terkait dan orang-orang yang kompeten di bidangnya.
"Tantangan persoalan seputar pengembangan kawasan TOD di negara ini, misalnya mengenai regulasi dan pengaturan kolaborasi, persoalan kelengkapan prasarana TOD yang membutuhkan waktu, menentukan sistem dan simpul transit, dan tantangan lain yang bersifat sosial," tambah Suyus.
Baca Juga
Sementara itu, Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia Harris Muhammadun mengatakan, upaya mendekatkan akses transportasi, hunian, ruang terbuka hijau (RTH) kepada masyarakat harus melingkupi tiga hal, yakni memperhatikan aspek keterjangkauan, keunggulan, dan daya tarik.
"Sehingga anak muda kita yang mendapatkan bonus demografi, bisa tertarik memiliki hunian vertikal area, bukan lagi landed area," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang, dan Pertanahan Hardian mengatakan, TOD menjadi tawaran yang harus dipersiapkan dengan menelaah berbagai aspek.
"Tidak hanya dari sudut pandang satu bidang keilmuan tetapi juga mempertimbangkan bagaimana karakteristik sosial budaya komunitas masyarakat di dalamnya,” sebutnya.
Hardian juga berharap penerapan TOD mampu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mengoptimalkan penggunaan transportasi umum, seperti bus, KRL, MRT, maupun LRT.
