Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Konflik Pulau Rempang, Bahlil: Bangun Masjid Saja Ada Sengketa Tanah!

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia buka suara soal konflik pembebasan lahan di pulau Rempang, Batam.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat wawancara dengan Bisnis Indonesia di Jakarta, Selasa (25/10/2022). Bisnis/Himawan L Nugraha
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat wawancara dengan Bisnis Indonesia di Jakarta, Selasa (25/10/2022). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkap pemerintah tak bisa menghindari konflik pembebasan lahan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. 

Bahlil mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah meminta langsung kepada dirinya untuk meredam konflik di kawasan Pulau Rempang. 

Bahlil mengatakan sebelumnya memang telah ditemukan solusi di antara pemerintah daerah setempat dan warga terkait penguasaan lahan yang akan dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan Rempang Eco City.

Dia menjelaskan sebelumnya telah disepakati bahwa warga di Pulau Rempang tersebut akan direlokasi, dengan pemerintah memberikan pembiayaan bagi warga untuk membangun rumah tipe 45, dengan harga kompensasi sekitar Rp120 juta.

Selain itu, pemerintah juga memberikan biaya tunggu sebesar Rp1.030.000, yang rencananya akan kembali dinaikkan.

“Kita harus selesaikan baik-baik. Kalau yang punya hak, kita aparesiasi, tapi kalau yang tidak punya hak, tapi merasa lebih berhak, negara tidak boleh kalah juga dari yang kaya begini,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (13/9/2023).

Bahlil menyampaikan bahwa memang eksekusi investasi tidak selalu berjalan mulus. Salah satu kendala yang biasa ditemui adalah terkait sengketa tanah.

“Tidak ada urusan investasi yang semuanya mulus. Bangun masjid saja kadang ada sengketa tanah, apalagi investasi,” tuturnya.

Namun demikian, dia menegaskan bahwa pengembangan kawasan Rempang Eco-City dan investasi di kawasan ini akan terus dilanjutkan.

“Yakinlah, karena saya sudah diperintahkan Presiden untuk turun menyelesaikan, saya juga sudah meminta bantuan dari beberapa menteri, senior-senior saya, untuk membantu menyelesaikan hal ini,” katanya.

	Polisi menembakkan gas air mata saat membubarkan unjuk rasa warga Pulau Rempang di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Batam, Kepulauan Riau, Senin (11/9/2023). Aksi yang menolak rencana pemerintah merelokasi mereka tersebut berakhir ricuh. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna/Spt.
Polisi menembakkan gas air mata saat membubarkan unjuk rasa warga Pulau Rempang di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Batam, Kepulauan Riau, Senin (11/9/2023). Aksi yang menolak rencana pemerintah merelokasi mereka tersebut berakhir ricuh. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna/Spt.

Dia pun mencontohkan proyek Lotte Chemical yang nilai investasinya mencapai US$3,9 miliar atau sekitar Rp60 triliun, sempat mangkrak selama 4 tahun akibat sengketa tanah. Namun demikian, konstruksi proyek investasi Lotte Chemical tersebut telah berjalan 72 persen. 

“Menyangkut investasi besar, pasti ada dinamikanya. Di Lotte itu, waktu saya selesaikan juga membutuhkan energi yang sangat luar biasa. Tapi apa yang terjadi sekarang? Hampir selesai, 2025 sudah produksi. Berapa neraca perdagangan yang kita perbaiki dari situ? Lapangan pekerjaan 13.000 lebih, hanya 5 persen tenaga kerjanya dari Korea, selebihnya dari dalam negeri,” jelas Bahlil.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper