Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuturkan bahwa pengelolaan mineral strategis logam tanah jarang akan dikendalikan langsung oleh negara.
Logam tanah jarang merupakan sekelompok 17 unsur kimia yang memiliki sifat unik dan sangat penting untuk berbagai teknologi modern, termasuk perangkat elektronik, kendaraan listrik, dan teknologi pertahanan.
Bahlil menegaskan, ke depan pengelolaan logam tanah jarang tidak akan dibuka untuk pihak swasta atau umum.
“Ke depan kebijakan kami di hulunya, bahan bakunya itu, nanti untuk logam tanah jarang tidak kami izinkan dikelola oleh umum, tapi akan dikelola oleh negara," ujar Bahlil usai menghadiri upacara penganugerahan gelar dan tanda kehormatan di Istana Negara, Senin (25/8/2025).
Menurutnya, pemerintah akan menyiapkan regulasi khusus terkait pengelolaan sumber daya mineral strategis tersebut.
"Nanti ada tata kelola sendiri dan kita tunggu saja aturannya,” tuturnya.
Baca Juga
Berdasarkan data Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara Nasional Tahun 2025, total sumber daya logam tanah jarang mencapai 136,2 juta ton dalam bentuk bijih dan 118.650 ton logam per 2024.
Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudhirman Widhy Hartono mendukung rencana pemerintah untuk memegang kendali langsung atas pengelolaan logam tanah jarang.
Dia berharap pengembangan logam tanah jarang dapat dioptimalkan untuk kepentingan bangsa dan negara terutama kepentingan sektor pertahanan negara.
"Ini akan lebih baik dibandingkan jika pengelolaan bahan mineral strategis tersebut dikelola oleh pihak umum, yang bisa saja kemudian dijual dan dimanfaatkan oleh pihak negara luar," kata Sudhirman.
Adapun, Presiden Prabowo Subianto baru saja membentuk Badan Industri Mineral. Badan baru ini mendapat tiga mandat utama, yakni mengekstraksi logam tanah jarang, melindungi cadangan nasional, serta mengembangkan industrinya di dalam negeri.
Kepala Badan Industri Mineral Brian Yuliarto menuturkan bahwa lembaga yang dipimpinnya akan mengelola mineral strategis nasional, seperti logam tanah jarang (rare earth) hingga mineral radioaktif yang memiliki nilai tinggi serta peran penting dalam teknologi modern.
“Pak Presiden meminta kami menjadi Kepala Badan Industri Mineral. Badan ini nantinya mengelola industri material strategis yang terkait untuk industri pertahanan. Material strategis ini cukup penting untuk kedaulatan bangsa, dan juga diharapkan bisa meningkatkan ekonomi kita,” kata Brian usai dilantik sebagai kepala Badan Industri Mineral oleh Presiden Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (25/8/2025).
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar mineral strategis yang harus dikelola secara terintegrasi agar memberi manfaat optimal bagi kepentingan nasional.
“Karena ini diharapkan muatan teknologinya cukup banyak, jadi pengembangan di perguruan tinggi terkait mineral logam tanah jarang diharapkan bisa didorong diaplikasikan di industri,” tandas Brian.