Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, pemerintah Indonesia dan China telah menyelesaikan permasalahan pembengkakan biaya (cost overrun) pada proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Sebelumnya, Indonesia dan China telah menyepakati besaran nilai pembengkakan biaya kereta cepat senilai US$1,2 miliar atau setara Rp18,36 triliun.
Luhut menjelaskan, selain besaran pembengkakan biaya, kedua pihak juga telah menyepakati besaran bunga pinjaman yang akan diberikan China melalui China Development Bank (CDB) kepada Indonesia. Adapun, pinjaman tersebut rencananya akan digunakan oleh Indonesia untuk membayarkan pembengkakan biaya tersebut.
Luhut mengatakan, Indonesia berhasil menegosiasikan besaran bunga pinjaman dari kisaran 3 persen yang sebelumnya diminta oleh pemerintah China. Meski demikian, Luhut tidak menyebutkan secara terperinci besaran bunga pinjaman yang disepakati kedua pihak.
“Saya kira sudah beres ya, dan angkanya tidak banyak juga,” jelas Luhut saat ditemui di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (6/9/2023).
Adapun, Luhut juga mengonfirmasi dirinya akan kembali menjajal kereta cepat pada hari ini. Rencananya, Luhut akan menguji coba KCJB bersama dengan Perdana Menteri China Li Qiang pada Rabu siang ini.
Baca Juga
Luhut mengatakan, pada uji coba kali ini, kereta cepat tidak akan melintas hingga Stasiun Tegalluar yang merupakan perhentian terakhir moda transportasi ini. Hal tersebut mengingat kepadatan agenda dari PM China.
“Karena keterbatasan waktu mungkin kita tidak sampai Stasiun Tegalluar ya, dari PM China juga demikian,” ujar Luhut.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung dipastikan menelan biaya investasi senilai US$7,2 miliar atau setara dengan Rp110,16 triliun. Jumlah tersebut juga termasuk pembengkakan biaya senilai US$1,2 miliar atau setara Rp18,36 triliun.
Dwiyana juga memastikan biaya total tersebut adalah investasi final yang tidak akan bertambah.
Penetapan biaya final tersebut telah disepakati oleh Komite Kereta Cepat yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, dan beranggotakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Badan Usaha Milik negara (BUMN) Erick Thohir, serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Dwiyana menjelaskan, pembayaran untuk cost overrun Kereta Cepat akan dibagi sesuai dengan porsi kepemilikan saham dengan konsorsium Indonesia sebesar 60 persen dan konsorsium China sebesar 40 persen. Dengan demikian, konsorsium Indonesia akan membayar sekitar US$720 juta dan konsorsium China menanggung sekitar US$480 juta yang tersisa.
Dwiyana menjelaskan, dari total cost overrun yang akan dibayarkan oleh konsorsium Indonesia, sebanyak 25 persen akan dibayar menggunakan dana dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pemimpin konsorsium.
“Kemudian, 75 persen itu dibayarkan menggunakan pinjaman yang telah disepakati dengan China Development Bank [CDB],” jelas Dwiyana.
