Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah negara Asean sepakat untuk melobi Amerika Serikat (AS) agar dapat masuk ke dalam kriteria penerima kebijakan Inflation Reduction Act (IRA).
Adapun, hal tersebut akan diajukan langsung dalam Asean Indo-Pacific Forum (AIPF) 2023 yang menjadi salah satu agenda unggulan dalam KTT Asean ke-43 di Jakarta, 5-7 September 2023.
Wakil Menteri BUMN Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, pengajuan berkenaan dengan IRA dituangkan melalui inisiasi Asean Indo-Pacific Business Network (AIBN). Hal tersebut juga merupakan bagian kerangka kerja dalam rangka penguatan ekonomi kawasan.
"Kita akan propose [ajukan] juga bagaimana negara-negara Asean ini bisa menikmati insentif dari pemerintah Amerika melalui program Inflation Reduction Act," kata Rosan dalam konferensi pers Asean Indo-Pacific Forum (AIPF), Rabu (6/9/2023).
Adapun, Rosan menuturkan, 7 dari 11 negara Asean telah menyetujui dan bersedia untuk menyuarakan hal yang sama berkaitan dengan potensi Asean untuk masuk IRA.
Namun, Rosan tak menyebutkan perincian negara Asean mana saja yang mendukung usulan tersebut. Dia memastikan pengajuan penerimaan insentif IRA akan mulai dibahas dalam agenda AIPF 2023.
Baca Juga
"Kebetulan ada tujuh negara Asean yang masuk dalam Indo Pacific Economic Framework yang rencananya pembahasannya itu akan selesai pada bulan November 2023," tuturnya.
Lebih lanjut, Rosan mengungkapkan, mengapa Asean perlu mendapatkan fasilitas yang tertera dalam IRA, yakni mengingat sumber cadangan mineral, dalam hal ini nikel, yang dimiliki Asean cukup besar, terutama Indonesia dan Filipina.
Tak hanya itu, ada banyak sumber daya lainnya yang juga dapat mendukung pengembangan teknologi bersih yang tengah digencarkan berbagai negara saat ini.
"Kita menyuarakan ini salah satunya ke partner kita di AS dengan mengajukan nanti pada saatnya. Nanti juga ada Vice President AS [Kamala Harris] dan besok juga akan ada sesi bersama-sama. baik dengan dengan Bapak Presiden Jokowi maupun di sesi terbukanya," pungkasnya.
Adapun, IRA merupakan undang-undang yang disahkan oleh Presiden AS Joe Biden pada 16 Agustus 2022 dan dinilai sebagai tindakan signifikan oleh kongres mengenai energi bersih dan perubahan iklim dalam sejarah bangsa.
Melansir dari laman resmi White House, diketahui bahwa nilai investasi dari undang-undang tersebut adalah senilai US$370 miliar atau setara dengan Rp5,4 kuadriliun.
Dalam catatan Bisnis, salah satu fasilitas kredit pajak konsumen atau consumer tax credit yang masuk dalam IRA merupakan kekhawatiran Indonesia dalam mengembangkan industri nikel untuk kendaraan listrik.
Dalam hal ini, IRA memperketat kriteria mineral logam yang dapat menerima insentif kendaraan listrik yang dialokasikan pemerintah AS selepas 2023.
Beberapa kriteria itu di antaranya mewajibkan mineral logam diolah di AS, serta bahan baku yang diperoleh wajib berasal dari sejumlah negara yang telah memiliki perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) dengan pemerintah AS.
Selain itu, pada Maret 2023 lalu, Pemerintah AS juga melengkapi kebijakan IRA dengan memasukkan ketentuan larangan untuk mendapatkan insentif kendaraan bagi produk dibuat dengan memanfaatkan rantai pasok dari perusahaan berkategori 'Entitas Asing yang Menjadi Perhatian' (FEOC).
Pemerintah AS belum mengklasifikasikan secara jelas mengenai siapa saja perusahaan yang berkategori FEOC. Namun, FEOC diartikan sebagai perusahaan yang berasal atau dikendalikan oleh negara yang menjadi musuh geopolitik Paman Sam, yakni China dan Rusia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
