Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian PUPR mendapatkan anggaran pembangunan infrastruktur pada 2024 sebesar Rp146,98 triliun. Gelontoran anggaran itu bakal dipergunakan untuk percepatan penyelesaian proyek infrastruktur yang telah berjalan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo, seluruh pekerjaan konstruksi program TA 2024 tuntas pada tahun depan, sehingga infrastruktur tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Prioritas utama program TA 2024 yaitu penyelesaian Program Strategis Nasional dan kegiatan prioritas melalui multi years contract, pelaksanaan program OPOR [Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi], serta pelaksanaan direktif Presiden diantaranya pembangunan pasar, jalan daerah, air minum, dan sekolah," kata Menteri Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (30/8/2023).
Secara lebih rinci, Menteri Basuki menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga mendapatkan alokasi pagu anggaran paling besar mencapai Rp55,39 triliun.
Dia menjelaskan, alokasi anggaran tersebut antara lain akan digunakan salahs satunya untuk meningkatkan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 546,13 kilometer (KM).
"[Selanjutnya] preservasi rutin jalan 47.603 km, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan m 2.117,75 km, preservasi dan penggantian jembatan 7,12 km, pembangunan jalan 318,41 km, pembangunan dan duplikasi jembatan 3,89 km, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan 918,75 meter, serta dukungan Inpres Jalan Daerah 26,25 km," jelas Menteri Basuki.
Baca Juga
Sementara itu, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air meraih alokasi anggaran untuk kegiatan prioritas sebesar Rp47,64 triliun.
Alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan 23 unit bendungan, revitalisasi danau, pembangunan irigasi 4.000 hektare, rehabilitasi dan peningkatan irigasi 38.000 hektare, pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai 57,5 km, pembangunan prasarana air baku kapasitas 2,5 m kubik per detik, dan pembangunan 7 unit embung.
Untuk bidang permukiman dijatah sebesar Rp32,70 triliun, penggunaan antara lain pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berkapasitas 2.985 liter per detik, perluasan SPAM sebanyak 20.638 sambungan rumah (SR), Pamsimas di 1.183 desa, sistem pengelolaan air limbah domestik dengan layanan 11.370 KK, sistem pengelolaan persampahan dengan layanan 231.012 KK, Sanimas di 1.546 lokasi, TPS3R di 173 lokasi, sanitasi di 1.279 lembaga pendidikan keagamaan, penataan KSPN dan kegiatan strategis lainnya seluas 352 hektar, PISEW di 738 kecamatan.
Kemudian pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung seluas 27.720 m persegi, pengembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di 5 kawasan, pembangunan bangunan gedung dan penataan kawasan IKN sebanyak 13 unit, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah/madrasah sebanyak 328 unit, pembangunan dan rehabilitasi PTN/PTKIN sebanyak 17 unit, rehabilitasi dan renovasi 25 pasar, pembangunan sarana prasarana olahraga sebanyak 25 unit, dan renovasi 21 stadion.
Selanjutnya, pada bidang perumahan sebesar Rp9,25 triliun antara lain pembangunan rumah susun (lanjutan pembangunan rusun ASN dan Hankam di IKN 2.585 unit, rusun MYC 2023-2024 2.316 unit, dan pembangunan rusun baru direktif 578 unit), pembangunan rumah khusus (rusus) terdampak bencana 553 unit, lanjutan pembangunan huntap di Sulawesi Tengah, serta pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN 36 unit, pembangunan PSU 26.686 unit untuk perumahan bagi MBR dan dukungan Penanganan Kemiskinan Ekstrim (PKE) melalui program Padat Karya skema BSPS sebanyak 45.872 unit.
Sedangkan dukungan manajemen di Setjen, Itjen, Ditjen Bina Kontruksi, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU & Perumahan, BPSDM, dan BPIW sebesar Rp1,99 triliun terdiri dari perencanaan, pembinaan konstruksi, pengawasan, pembiayaan infrastruktur, penguatan SDM, dan layanan manajemen.
"Program Padat Karya dilanjutkan yang ditargetkan akan menyerap 264 ribu tenaga kerja dengan anggaran Rp6,67 triliun, termasuk dukungan untuk kemiskinan ekstrem. Sedangkan dukungan infrastruktur IKN tahun 2024 sebesar Rp35,37 triliun," pungkas Basuki.
