Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan komitmennya dalam program perumahan hijau dan terjangkau (PPH) guna menekan angka emisi karbon yang belakangan menjadi perhatian banyak kalangan.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, menjelaskan bahwa pihaknya menargetkan program pengadaan perumahan hijau dan terjangkau yang dikemas dalam skema Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP) diharapkan dapat rampung pada 2024.
"Ini lagi disiapkan bahan greenbook-nya, ya mudah-mudahan 2024 sudah bisa launching," kata Herry saat ditemui dalam agenda International Learning Workshop yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR di Jakarta, Selasa (29/8/2023).
Secara lebih rinci Herry menjelaskan, program PPH bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perumahan yang terjangkau, mengatasi hambatan di sisi permintaan dan penawaran, dan menggabungkan teknologi rendah karbon dan berkelanjutan ke dalam pengembangan sektor perumahan melalui integrasi desain dan teknologi hijau, sertifikasi bangunan hijau, pengembangan solusi densifikasi, dan percepatan regenerasi perkotaan.
Selain itu, Herry menambahkan, dengan penekanan yang lebih besar pada aspek iklim dan keberlanjutan dalam mempertimbangkan investasi di pasar keuangan, IGAHP memiliki potensi untuk meningkatkan aliran dana ke sektor perumahan di Indonesia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
"IGAHP diskemakan dengan cara tadi, dengan menyematkan label green. Jadi, ketika ada label green, harapannya ada investor-investor swasta yang mau masuk, yang memang fokus menyalurkan pembiayaan hijau. Jadi kita fasilitasi, ini loh, kami siapkan program green, rumahnya green, sehingga uangnya nanti nyambung," tuturnya.
Baca Juga
Untuk diketahui, IGAHP mencakup adaptasi, mitigasi, sertifikasi, serta pembiayaan perumahan hijau yang memungkinkan Indonesia mencapai target emisi nol karbon (net zero emission) untuk sektor perumahan pada tahun 2050.
Adapun, saat ditanyai lebih lanjut mengenai skema pembiayaan yang akan dijalankan guna menyukseskan program tersebut, dia mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder lainnya baik dari industri perbankan hingga para pemangku kepentingan di bidang pembiayaan perumahan lainnya.
Untuk diketahui sebelumnya, pada 2021 bangunan gedung di Indonesia dilaporkan mengeluarkan emisi karbon sebesar 4,6 persen emisi langsung yang berasal dari pembakaran untuk penghangat, memasak, dan lain-lain.
Di samping itu, gedung dan perumahan di Indonesia juga mengeluarkan sebesar 24,5 persen emisi tidak langsung yang berupa jaringan listrik untuk peralatan rumah tangga.
Diberitakan sebelumnya, acuan konsep rumah ramah lingkungan menjadi salah satu program dalam memenuhi target sektor perumahan RPJMN 2020-2045. Di mana, sebelumnya pemerintah menargetkan akan menyediakan 50.000 unit rumah berprinsip bangunan gedung hijau (BGH) atau green building.
Sebelumnya, PUPR juga diketahui telah melaksanakan uji coba pembangunan rumah subsidi dengan konsep hijau atau ramah lingkungan di Palembang, Sumatra Selatan. Adapun, proyek rumah yang dikhususkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu ditargetkan rampung 2023.
