Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Top 5 News Bisnisindonesia.id : Ekstensifikasi Cukai dan Deforestasi Eropa

Kemenkeu memberikan sinyal bahwa ekstensifikasi cukai itu dilakukan pada 2024, sedangkan Implementasi UU Antideforestrasi Eropa (EUDR) bikin gusar pemerintah.
Konsumen di satu gerai supermarket di Purwokerto, Minggu (28/7). /BISNIS.COM
Konsumen di satu gerai supermarket di Purwokerto, Minggu (28/7). /BISNIS.COM

Bisnis, JAKARTA - Pengenaan cukai plastik dan minuman manis terus tertunda selama beberapa tahun. Namun, Kementerian Keuangan memberikan sinyal bahwa ekstensifikasi cukai itu akan berlaku pada tahun depan, setelah penerapannya tertuang dalam nota keuangan 2024.

Pengenaan cukai plastik dan minuman manis terus tertunda selama beberapa tahun. Namun, Kementerian Keuangan memberikan sinyal bahwa ekstensifikasi cukai itu akan berlaku pada 2024, setelah adanya komunikasi dengan DPR.

Enam tahun sudah mandat implementasi cukai plastik muncul, tetapi pemerintah belum kunjung menerapkannya. Amanat pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) sejak 2021 juga tidak kunjung berlaku.

Sejatinya, pengenaan cukai plastik menjadi instrumen untuk menekan konsumsi plastik sekali pakai sehingga mengurangi dampaknya bagi lingkungan. Adapun, cukai minuman manis dapat menjaga konsumsi gula demi menjaga kesehatan masyarakat.

Setelah lama tidak terdengar perkembangannya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani buka suara so​al kemungkinan pengenaan cukai plastik dan minuman manis pada tahun depan.

"Kami mengarahkan ke 2024, sebab implementasi dari ekspansi cukai minuman berpemanis dan rencananya plastik tentunya berbasis kepada beberapa aspek," ujar Askolani dalam konferensi pers APBN Kita, dikutip pada Rabu (26/7/2023).

Di sisi lain, implementasi Undang-Undang Antideforestrasi Eropa (EUDR) telah membuat gusar pejabat pemerintah. Namun, para petani justru percaya diri menghadapi regulasi yang menghambat komoditas sawit Indonesia masuk Eropa itu. Ada peluang di balik tantangan.

Berikut ini sejumlah berita analitik dan mendalam pilihan redaksi Bisnisindonesia.id.


1. Sesumbar Jokowi Terapkan Cukai Plastik dan Minuman Manis 2024!

Beberapa pertimbangannya adalah pengenaan cukai plastik dan minuman manis sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Artinya, pemerintah tidak bisa terus menunda ekstensifikasi cukai.

Lalu, Askolani pun menyebut bahwa Kemenkeu sudah memasukkan rencana pengenaan cukai plastik dan minuman manis dalam Kerangka ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF), sebagai bagian dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024.

Dokumen KEM PPKF itu akan disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Pidato mengenai RUU tentang RAPBN 2024, di hadapan seluruh anggota DPR dan DPD pada 16 Agustus 2024.

Askolani bahkan menyatakan bahwa Kemenkeu sudah melakukan pembahasan dengan DPR mengenai rencana implementasi cukai plastik dan minuman manis. Namun, kepastian ekstensifikasi cukai itu baru akan terlihat tahun depan.

"Kami sudah mulai dalam penyusunan APBN 2024 dalam KEM PPKF sudah kami masukkan kebijakan ini dan sudah mulai kami bahas dengan DPR," kata Askolani.

Kemenkeu berdalih bahwa cukai plastik dan minuman manis belum dikenakan pada 2023 karena pertimbangan tahap pemulihan ekonomi. Pengenaan cukai itu memang dapat berpengaruh terhadap konsumsi, karena berpotensi meningkatkan harga barang dengan kemasan plastik dan minuman berpemanis.

"Untuk melaksanakan ini tentunya harus menyiapkan regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah [PP]. Ini satu langkah yang harusnya kami siapkan secara komprehensif sehingga implementasi dari ekspansi cukai dapat dijalankan dengan baik dan sesuai ketentuan perundangan," kata Askolani.


2. Mewaspadai Imbas Kebangkrutan Evergrande bagi Bisnis Properti RI

Pengembang properti di China Evergrande Group mengalami kebangkrtan yang cukup parah. Konsultan properti dan Real Estat Indonesia menyebutkan tak menutup kemungkinan Indonesia akan mendapatkan sedikit dampak tidak langsung dari sentimen kebangkrutan Evergrande.

Raksasa properti Evergrande akhirnya mengajukan perlindungan kepailitan di Amerika Serikat pada Kamis (17/8/2023). Sebuah kekhawatiran nyata bagi sistem keuangan China.

Evergrande mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 15 di New York. Langkah ini dilakukan untuk melindungi asetnya dari para kreditur di AS di saat mencari kesepakatan restrukturisasi di negara lain.

Kasus krisis liabilitas Evergrande dapat berimplikasi luas bagi sistem keuangan China yang bernilai US$60 triliun dan dapat berdampak terhadap seluruh bank dan jutaan pemilik rumah. 

Evergrande telah mencatatkan kewajiban utang lebih dari US$300 miliar (sekitar Rp4.600 triliun) pada 2021. Bahkan, sepanjang 2021-2022 Evergrande melaporkan kerugian hingga US$81 miliar. 

Sentimen terhadap pasar properti China telah bergejolak bulan ini setelah salah satu pengembang properti terbesar di negara ini, Country Garden Holdings Co, terancam gagal bayar, di tengah-tengah rekor kegagalan utang oleh para pengembang.

Situasi memburuk dalam beberapa hari terakhir ketika konglomerat keuangan Zhongzhi Enterprise Group Co. meningkatkan kewaspadaan setelah perusahaan-perusahaan afiliasinya gagal membayar beberapa produk investasi.

Bagi perekonomian China, kebangkrutan Evergrande bisa menyulut krisis lebih luas, karena terkait dengan sistem keuangan negeri tersebut. Bahkan, diperkirakan dampak tersebut bisa menggoncangkan sektor keuangan dengan nilai US$60 triliun itu, berimbas terhadap seluruh perbankan dan jutaan pemilik rumah.


3. Polusi Udara Kian Parah, Ini Tips Membersihkan Paru-Paru Alami

Polusi udara merupakan masalah lingkungan yang masih menjadi perhatian dunia. Polusi di Indonesia termasuk yang paling parah.

Polusi udara dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari memperburuk asma, menyebabkan penyakit pernapasan lainnya, hingga penyakit kardiovaskular. Menjaga kesehatan paru-paru Anda sangat penting terutama untuk kondisi lingkungan yang penuh polusi. Oleh karena itu, Anda mungkin ingin tahu bagaimana cara membersihkan paru-paru.

Paru-paru memang merupakan organ yang dapat membersihkan dirinya sendiri. Hal ini berarti paru-paru dapat mulai menyembuhkan dirinya sendiri setelah paparan terhadap polutan berhenti. Namun, seseorang yang membersihkan paru-parunya secara alami dapat lebih mudah meningkatkan kesehatan paru-paru. 

Dilansir dari American Lung Association, pengobatan alami dan diet "detoksifikasi" semakin populer sebagai cara cepat untuk menghilangkan racun dari tubuh. Namun, ada beberapa pengobatan yang malah berbahaya. Lalu apakah bisa membersihkan paru-paru secara aman?

Anda tidak perlu khawatir karena ada cara untuk meningkatkan kesehatan paru-paru Anda tanpa pil dan ramuan. Seperti yang diklaim sebelumnya, paru-paru merupakan organ yang bisa membersihkan dan menyembuhkan dirinya sendiri setelah terpapar polutan.

Cara terbaik untuk memastikan paru-paru Anda sehat adalah dengan menghindari racun berbahaya seperti asap rokok, polusi udara, berolahraga secara teratur, dan makan dengan baik.


4. Deretan Masalah LRT Sebelum Diresmikan Jokowi

Kurang dari 24 jam ke depan, Presiden Joko Widodo dijadwalkan untuk meresmikan LRT Jabodebek pada Senin (28/8/2023). Langkah ini diambil setelah operator berulang kami mengalami masalah pada sistem operasi proyek strategis nasional itu.  

Hari ini menjadi masa uji coba terakhir bagi operator sebelum dijejal langsung oleh Presiden Jokowi. Meski eks Gubernur DKI itu telah berulangkali mencoba kereta rel itu, namun besok menjadi penanda dimulanya operasi komersial LRT. 

Pun begitu, proyek inisiasi Kementerian Perhubungan ini telah melewati badai masalah semasa pengerjaannya. Megaproyek transportasi ini sempat mengalami pembengkakan biaya (cost overrun). Awalnya biaya proyek tersebut hanya Rp29,9 triliun, tetapi membengkak hingga Rp32,5 triliun.

Cost overrun sebesar Rp2,6 triliun itu akhirnya ditutupi oleh penyertaan modal negara (PMN) menggunakan APBN 2021.

Tidak lupa, jembatan lengkung bentang panjang (longspan) LRT Jabodebek di kawasan Gatot Subroto-Kuningan sempat disebut salah desain oleh Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dalam acara InJourney Talks secara daring, Selasa (1/8/2023). 

Pembangunan longspan oleh PT Adhi Karya Tbk. (ADHI) disebut tanpa pengujian sudut kemiringan kereta.

Bukan hanya salah desain longspan, Tiko membeberkan bahwa spesifikasi 31 rangkaian LRT buatan PT Industri Kereta Api (Inka) juga dinyataan berbeda satu sama lain.. Perbedaan spesifikasi terjadi dari aspek dimensi, berat, kecepatan hingga pengereman.


5. Siasat Sawit Melawan Efek Buruk EUDR

Implementasi Undang-Undang Antideforestrasi Eropa (EUDR) telah membuat gusar pejabat pemerintah. Namun, para petani justru percaya diri menghadapi regulasi yang menghambat komoditas sawit Indonesia masuk Eropa itu. Ada peluang di balik tantangan.

European Union Deforestation-Free Regulations (EUDR) merupakan regulasi Uni Eropa yang bertujuan mengenakan kewajiban uji tuntas terhadap 7 komoditas pertanian dan kehutanan, termasuk kelapa sawit.

Kewajiban tersebut berupa pembuktian bahwa komoditas yang masuk ke pasar Uni Eropa merupakan barang yang bebas dari deforestasi. Regulasi ini disahkah pada 19 April 2023 dan resmi berlaku 16 Mei 2023.

Merespons kebijakan tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat bersama sejumlah jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (13/7/2023). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah menaruh perhatian pada aturan yang sudah diundangkan di Eropa itu.

"Kita ingin agar implementation guideline-nya itu mengadopsi apa yang sudah ada menjadi best practice, termasuk untuk kayu SVLK, kemudian sawit RSPO, ataupun kemarin joint mission dengan Malaysia menjadi MSPO," ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (13/7/2023).

RSPO atau Roundtable on Sustainable Palm Oil RSPO adalah asosiasi nirlaba yang didirikan pada 2004 untuk mempersatukan berbagai organisasi industri kelapa sawit dalam satu tujuan, yakni mempromosikan pengelolaan minyak sawit berkelanjutan.

RSPO telah mengembangkan serangkaian kriteria wajib dipatuhi oleh perusahaan untuk menghasilkan Minyak Sawit Berkelanjutan Bersertifikat RSPO atau RSPO Certified Sustainable Palm Oil (CSPO).


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper