Bisnis.com, JAKARTA – Mantan menteri kabinet era Presiden ke-2 RI Soeharto, Emil Salim mengkritisi kendaraan listrik yang digaungkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini belum ditunjang oleh sumber listrik yang ramah lingkungan.
Emil Salim, yang merupakan pakar Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan, melihat pemerintah masih dilema dalam penerapan kebijakan kendaraan listrik lantaran masih mengandalkan batu bara.
“Betul kita mengubah mobil dengan listrik, kemana men-charge batre itu? Ke listrik PLN, dari mana lsitrik PLN? Batu bara,” pungkasnya dalam Dialog Nasional Antisipasi Dampak Perubahan untuk Pembangunan Indonesia Emas 2045, Senin (21/8/2023).
Dirinya justru melihat belum ada ketegasan dari pemerintah untuk mengendalikan CO2 atau karbon dioksida dalam mengatasi perubahan iklim.
Pergeseran atau shifting kendaraan dari fossil fuel menjadi listrik hanya mengubah pencemaran yang bersumber dari bensin ke batu bara.
“Yang menjadi pokok permasalahan CO2 ini, adalah energy policy kita. Policy energy Indonesia didasarkan pada fossil fuel, batu bara, pusat listrik tenaga uap,” tuturnya.
Baca Juga
Sebagaimana diketahui, pemerintah Indonesia telah menyortir daftar PLTU yang diwajibkan pensiun dini sebagai langkah untuk mendukung net zero emission 2060.
Pemerintah Indonesia juga telah melakukan perjanjian internasional dengan para pemimpin negara International Partners Group (IPG).
Pada perjanjian ini, jumlah pendanaaan dari Just Energy Transition Partnership (JETP) berada pada angka US$20 miliar atau setara Rp300 triliun. Program pensiun dini PLTU nantinya akan menggunakan dana tersebut.
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN memproyeksikan pemangkasan energi berbasis batu bara sebesar 5,5 Gigawatt (GW) sebelum 2030 membutuhkan dukungan dana mencapai US$6 miliar.
