Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 merencanakan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk 5 BUMN, utamanya klaster infrastruktur.
PT Hutama Karya (Persero) tercatat akan menjadi penerima dana segar terbesar yaitu senilai Rp12,5 triliun.
“Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, Pemerintah kembali mengalokasikan investasi melalui tambahan PMN kepada PT HK (Persero) sebesar Rp12.500,0 miliar. PMN kepada PT HK (Persero) tersebut akan difokuskan untuk penyelesaian pembangunan jalan tol,” tulis Buku II Nota Keuangan, dikutip, Sabtu (19/8/2023).
Dalam buku tersebut, secara total untuk klaster infrastruktur, PMN kepada BUMN dianggarkan sejumlah Rp14,4 triliun. Selain untuk HK, PMN juga diberikan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF senilai Rp1,9 triliun.
Manfaat yang akan didapatkan melalui investasi tersebut antara lain, mendukung pembiayaan target KPR FLPP sebanyak 166.000 unit. Selain itu, mendorong kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi MBR serta meningkatkan pendapatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor terkait.
BUMN dari klaster lainnya dialokasikan mencapai Rp14,2 triliun. Terdiri dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PT BPUI) senilai Rp3,6 triliun, PT Len Industri (Persero) Rp0,6 triliun, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Rp10 triliun.
Baca Juga
PMN PBUI diperuntukkan dalam penyelesaian proses restrukturisasi, bail-in, dan pengalihan polis dari Jiwasraya kepada IFG Life, di mana nasabah yang memiliki polis tersebut berasal dari berbagai lapisan masyarakat termasuk profesi guru yang menginvestasikan uang pensiunnya.
Dalam catatan buku tersebut, sejak 2019-2023 terdapat 21 BUMN yang menerima PMN dari pemerintah. Secara kumulatif, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyalurkan Rp225,3 triliun kepada 21 BUMN tersebut.
PT HK dan PT SMF menjadi dua BUMN yang langganan menerima dana segar dari pemerintah tersebut sejak 2019.
Sementara itu, mengacu dalam Buku I Nota Keuangan, dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha BUMN atau Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya yang didalamnya terdapat kepemilikan negara, Pemerintah melakukan penambahan PMN kepada:
a. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
b. Perum DAMRI
c. Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
d. PT Pertamina (Persero)
e. PT Bio Farma (Persero)
f. PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)
g. PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
h. Perum Perumnas
i. PT Hutama Karya (Persero)
j. PT Sejahtera Eka Graha
k. PT Danareksa (Persero)
l. Badan Bank Tanah
PMN tersebut berasal dari Barang Milik Negara (BMN) melalui mekanisme pemindahtanganan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, PT Asabri (Persero) dan BUMN yang mengelola eks kewajiban PT Asuransi Jiwasraya (Persero) diberikan PMN yang bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL).
