Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membacakan pidato kenegaraan dan nota keuangan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT Ke-78 Proklamasi Kemerdekaan RI, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, DKI Jakarta (16/8/2023).
Pembacaan pidato kenegaraan dan nota keuangan atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh Presiden setiap tahunnya.
Tak seperti rutinitas pada tahun-tahun sebelumnya, pidato Kepala Negara kali ini tampak istimewa. Pasalnya, RAPBN 2024 yang disampaikan Presiden merupakan APBN terakhir di era kepemimpinannya bersama dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam menyokong program kerja Kabinet Indonesia Maju.
Bukan itu saja, APBN 2024 merupakan perincian fiskal dan tujuan pembangunan negara edisi perdana setelah Indonesia lepas dari pandemi Covid-19. Bisa jadi Presiden akan mengumumkan perubahan status menjadi endemi saat ini.
Saat membacakan pidato kenegaraan pada tahun lalu, Jokowi mengatakan rakyat Indonesia patut bersyukur lantaran Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global ini. Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi Covid-19, termasuk lima besar negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia, yaitu 432 juta dosis vaksin yang telah disuntikkan.
Bukan itu saja, inflasi juga berhasil dikendalikan di kisaran 4,9 persen. Angka ini jauh di bawah rata-rata inflasi ASEAN yang berada di sekitar 7 persen dan jauh di bawah inflasi negara-negara maju yang berada di sekitar 9 persen.
Baca Juga
Bahkan, sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surplus Rp106 triliun. Oleh karena itu, Pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, subsidi LPG, dan subsidi listrik, sebesar Rp502 triliun di tahun 2022 ini, agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi.
Selain itu, ekonomi berhasil tumbuh positif di angka 5,44 persen pada kuartal II/2022 ini. Neraca perdagangan juga surplus selama 27 bulan berturut-turut, dan di semester I tahun 2022 ini surplusnya sekitar Rp364 triliun.
"Capaian tersebut patut kita syukuri. Fundamental ekonomi Indonesia tetap sangat baik di tengah ekonomi dunia yang sedang bergolak. Di satu sisi, kita memang harus tetap waspada dan harus tetap hati-hati. Namun di sisi lain, agenda-agenda besar bangsa harus terus kita lanjutkan untuk meraih Indonesia Maju," ujar Jokowi saat Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada 16 Agustus 2022.
Pertaruhan APBN Terakhir Jokowi
Lantas, ambisi apa yang ingin dikejar oleh Jokowi melalui APBN pamungkas setelah 2 periode menjabat sebagai orang nomor 1 di Republik Indonesia?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sejumlah arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk Rencana Undang-Undang (RUU) Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024.
Sebagaimana diketahui, RAPBN 2024 merupakan APBN terakhir untuk mendukung program kerja Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Jokowi dan Ma’ruf Amin.
Setiap Agustus, Sri Mulyani mengungkapkan kerap menjadi bulan yang sibuk. Bukan hanya peringatan HUT RI. Presiden juga harus menyampaikan RAPBN tahun depan kepada DPR pada Nota Keuangan 16 Agustus 2023.
“Agustus selalu menjadi bulan penuh kesibukan tinggi…! Selain Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia; Presiden juga harus menyampaikan Rencana Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun depan,” ungkapnya dalam unggahan Instagram @smindrawati, dikutip Kamis (10/8/2023).
Sri Mulyani membeberkan bahwa dirinya mendapatkan arahan Jokowi untuk RAPBN agar berbagai program pembangunan prioritas nasional diselesaikan dengan baik dan tuntas.
Tetap waspadai perkembangan geopolitik, perubahan iklim dan ancaman El Nino yang berpotensi mengganggu ketahanan pangan. Jokowi juga memberikan arahan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui program reformasi pendidikan dan kesehatan dan jaring pengaman sosial yang tepat dan kuat.
“Tingkatkan skill dan kompetensi para Pekerja termasuk Pekerja Migran Indonesia sehingga mampu bekerja yang berkualitas dengan jaminan penghasilan dan keselamatan dan keamanan yang baik,” lanjutnya.
Hingga semester I/2023, Indonesia mampu pulih dari pandemi Covid-19 dan terus menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen selama 7 kuartal berturut turut.
Dalam Rapat Kabinet Paripurna tersebut, Sri Mulyani yang mengenakan batik dengan warna dasar emas kecokelatan, mendapatkan mandate untuk terus menjadikan APBN sebagai instrumen pemulihan ekonomi yang penting dan akan terus mendukung pembangunan seluruh pelosok Indonesia dan perbaikan kesejahteraan rakyat.
Jokowi juga memintanya agar APBN harus terus dijaga kesehatan dan kredibilitasnya dan diperkuat efektivitas dan akuntabilitasnya agar terus menjadi instrumen pembangunan yang andal.
Belanja Krusial APBN 2024
Sejalan dengan itu, pemerintah mungkin akan menetapkan anggaran belanja APBN 2024 mencapai kisaran Rp3.215,7 triliun—Rp3,476,2 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja pemerintah pusat ditetapkan pada kisaran Rp2.400,7 triliun—Rp2.631,2 triliun. Pemerintah juga menetapkan perkiraan transfer ke daerah untuk 2024 pada kisaran Rp815,0 triliun—Rp845,0 triliun.
Nah, yang menarik, terdapat beberapa kategori belanja yang juga perlu diperhatikan, di antaranya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara dan Pemilu 2024. Pembangunan IKN jelas akan menyedot APBN dari rencana semula yang tak memakai APBN.
Alokasi anggaran untuk Pemilu 2024, baik pilpres maupun pilkada, juga sangat krusial harus dialokasikan pemerintah sehingga penambahan pos anggaran untuk pemilu otomatis memengaruhi total kebutuhan anggaran yang luar biasa. Oleh karena itu, boleh dikata bahwa APBN 2024 ini menjadi anggaran terjumbo selama era Jokowi.
Sementara itu, Koordinator Wakil Ketua Umum IV Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek, dan Inovasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia Carmelita Hartoto, berpendapat tahun politik selalu penuh tantangan.
Namun selama ini, Indonesia memiliki kisah sukses bahwa pemilu bisa berjalan aman dan damai. Dengan demikian, yang dibutuhkan pengusaha adalah mempertahankan capaian tersebut. "Ini bisa mengurangi keraguan calon investor," ujarnya.
Meski demikian, bukan berarti pemerintah nihil tantangan. Ada sederet faktor yang masih meninggalkan risiko. Di antaranya membenahi kepastian usaha dan percepatan penyediaan infrastruktur dasar.
Anggota Komisi XI DPR RI M. Misbakhun, mengungkapkan substansi yang akan disampaikan Kepala Negara di antaranya kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), dampak dan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, bantuan sosial, dan subsidi.
