Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membentuk unit kerja baru, yakni Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi (PPIT). Kehadiran unit tersebut diharapkan dapat menggenjot pembiayaan infrastruktur transportasi melalui skema pembiayaan kreatif (creative financing non-APBN).
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, PPIT dibentuk sebagai simpul pembiayaan kreatif, yang diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia dan mengurangi ketergantungan pembiayaan melalui APBN.
Budi Karya menjelaskan, berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kemenhub 2020-2024, kebutuhan pembiayaan infrastruktur transportasi mencapai Rp1.288 triliun. Padahal, kemampuan fiskal atau APBN hanya sebesar Rp227 triliun atau 18 persen dari total kebutuhan.
“Kami harapkan adanya celah antara kebutuhan dan kemampuan pembiayaan ini akan semakin berkurang jika kita bersama-sama berniat melaksanakan pembiayaan kreatif,” ujar Budi Karya dikutip dari keterangan resminya, Jumat (11/8/2023).
Dia melanjutkan, upaya mendorong pembiayaan kreatif ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kemenhub. Dia mengatakan, perlu adanya kolaborasi dan sinergi antarkementerian/lembaga, seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), dan unsur terkait lainnya.
“Dengan dukungan Kemenkeu, kami yang tadinya hanya tahu untuk membangun, kini menjadi tahu bagaimana untuk mengeksplor agar aset negara lebih bernilai sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat,” ujar Menhub.
Baca Juga
Budi Karya pun juga mendorong jajarannya untuk terus belajar dan menambah pengetahuan tentang berbagai skema pembiayaan kreatif yang ada seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), kerja sama pemanfaatan (KSP), kerja sama pemanfaatan infrastruktur (KSPI), pinjam pakai, sewa, ketupi, dan lain sebagainya.
Dia berharap, kehadiran PPIT dapat mempercepat realisasi kerjasama dengan pelibatan berbagai pihak, baik BUMN, BUMD maupun badan usaha swasta. Budi Karya menginginkan sektor nonpemerintah turut berpartisipasi dalam membangun infrastruktur transportasi.
Adapun, unit kerja PPIT merupakan unsur penunjang di lingkungan Kemenhub yang dipimpin oleh pimpinan tinggi pratama/pejabat eselon II.a dan bertanggung jawab kepada menteri perhubungan melalui sekretaris jenderal.
Budi Karya menambahkan, saat ini terdapat 16 proyek prioritas di sektor transportasi, mulai dari tahap perencanaan, persiapan, transaksi, konstruksi, hingga tahap operasi. Dengan perincian, lima proyek dalam tahap perencanaan, yaitu Bandara Bintan Unsolicited, Bandara Komodo, Back Area Patimban, MRT Fase IV, dan LRT Bali Fase 1.
Kemudian, enam proyek dalam tahap persiapan, yaitu KA Prabumulih Tarahan, Bandara Singkawang, Pelabuhan Baubau, Terminal Tipe A Betan Subing, Lampung, Terminal Tipe A Purabaya, Jawa Timur, dan Transit Oriented Development (TOD) Poris Plawad.
Selanjutnya, dua proyek dalam tahap konstruksi, yaitu Bandara Kediri dan Proving Ground Bekasi. Lalu, tiga proyek dalam tahap operasi, yaitu KA Makassar-Parepare, Pelabuhan Anggrek dan Pelabuhan Patimban.
