Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap sektor logistik nasional dapat terintegrasi dengan optimal setelah pergantian kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2024 mendatang. Pembentukan badan independen yang khusus mengatur sektor ini menjadi salah satu usulan utama.
Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia Akbar Djohan mengatakan, kehadiran sebuah lembaga independen yang mengatur logistik nasional sangat diperlukan. Pasalnya, logistik merupakan bidang usaha yang melibatkan beragam pemangku kepentingan dan bersifat multisektor, sehingga akan mempengaruhi kegiatan ekonomi di bidang lainnya.
“Badan logistik nasional yang independen dan permanen ini juga bisa menjadi modal untuk melahirkan undang-undang logistik nasional,” jelas Akbar dalam Focus Group Discussion "Harapan Dunia Usaha Terhadap Pemerintahan Mendatang" di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (9/8/2023).
Dia menuturkan, kehadiran badan independen yang khusus mengurus logistik nasional diyakini akan memperlancar kegiatan rantai pasok nasional. Hal ini diharapkan juga dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, sehingga cita-cita negara sebagai poros maritim dunia pun terealisasi.
Kehadiran badan logistik nasional juga akan mempercepat pemecahan masalah terkait bidang ini dan rantai pasok seperti kelangkaan barang, inflasi, dan lain-lain.
Akbar berharap, pemerintahan selanjutnya tidak ragu untuk segera menggodok skema pembentukan badan logistik nasional. Pembentukan badan tersebut perlu melibatkan berbagai pihak, mulai dari pengusaha, akademisi, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.
Baca Juga
“Badan khusus untuk pangan saja sudah ada. Untuk isu logistik yang multisektor dan sangat strategis itu kami nilai perlu sekali ada badan yang independen, kalau bisa bertanggung jawab langsung ke Presiden,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Logistisk Indonesia (ALI) Mahendra Rianto menekankan pentingnya keberlanjutan program pengembangan di seluruh sektor setelah adanya pergantian kepemimpinan.
Dia menuturkan, perubahan program pengembangan kerap terjadi saat adanya pergantian kepemimpinan. Padahal, hal tersebut dapat berdampak pada terhambatnya perkembangan sebuah sektor usaha, termasuk logistik dan rantai pasoknya.
Mahendra menjelaskan, rencana pengembangan tersebut harus diselaraskan antara kepemimpinan sebelum dan penerusnya sesuai dengan Visi Indonesia 2045.
“Jangan sampai ada perubahan hanya karena rezim berikutnya dendam dengan yang sebelumnya. Program-program seperti ini harus berkelanjutan dan by design,” ujar Mahendra.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
