Bisnis.com, MALANG — Pemerintah perlu mengatur tarif potongan pengemudi ojek online atau ojol dengan mempertimbangkan keadilan bagi para pengemudi dan menciptakan lingkungan kerja yang berkelanjutan, sekaligus memastikan akses yang adil terhadap hak-hak pekerja.
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Chalimatuz Sa’diyah mengatakan bahwa perlu upaya evaluasi terhadap kebijakan yang sudah berjalan dengan tujuan mencapai kesetaraan, kesejahteraan, dan keberlanjutan industri ojol
“Dengan demikian, akan tercipta lingkungan yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Termasuk pengemudi ojek daring, platform penyedia layanan, dan masyarakat pengguna,” ujar Sa’diyah, Minggu (30/7/2023).
Menurutnya, tahun ini industri ojol menghadapi tantangan besar yaitu peningkatan tarif potongan yang diberlakukan oleh platform penyedia layanan. Banyak pengemudi ojol yang kemudian memutuskan untuk berhenti.
Peningkatan tarif potongan dalam industri ojol dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari permintaan, penawaran biaya operasional, hingga keuntungan perusahaan. Sa'diyah mencontohkan bahwa jika permintaan layanan ojol meningkat, perusahaan juga perlu menyesuaikan tarif potongan agar tetap menghasilkan keuntungan yang layak. Begitu juga sebaliknya.
Naiknya tarif potongan memunculkan ketidakseimbangan. Pengemudi merasa terjebak dan memiliki ketergantungan ekonomi yang tinggi pada platform sehingga mereka merasa kurang memiliki kontrol terhadap tarif yang ditetapkan.
Baca Juga
Kondisi itu juga menurutnya memperparah ketimpangan pendapatan dan kesenjangan sosial di masyarakat.
“Pengemudi ojol biasanya berada pada tingkat pendidikan atau keterampilan yang cukup rendah. Mereka rentan mengalami kesulitan akhirnya mencari pekerjaan tambahan,” ujar dosen yang akrab disapa Chaca tersebut.
Penurunan jumlah pengemudi ojol juga menurutnya berdampak pada mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi regional. Para pengemudi ojol memainkan peran penting dalam memfasilitasi mobilitas individu yang tidak memiliki kendaraan pribadi.
Dia menyarankan adanya alternatif kebijakan yang dapat menjaga keberlanjutan industri Ojol dan memastikan kesejahteraan para pengemudi. Di antaranya, mekanisme yang adil terkait penetapan tarif potongan bagi pengemudi.
.jpg?w=300&h=221)
