Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia telah berhasil naik satu tingkat menjadi negara berpendapatan menengah atas atau upper-middle income country pada Juni 2023. Pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia pun kini naik mencapai US$4.580 per tahunnya.
Mengacu pada data Bank Dunia, negara berpendapatan menengah atas ditetapkan memiliki Gross National Income (GNI) per kapita atau pendapatan per kapita per tahunnya di kisaran US$4.466 sampai US$13.845.
Dari kondisi tersebut, terlihat bahwa kondisi ekonomi masyarakat Indonesia sudah lebih baik.
Dalam kurun waktu yang sama, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan garis kemiskinan di Indonesia justru naik, yang sebelumnya Rp535.547,00/kapita/ bulan pada September 2022, menjadi Rp550.458,-/kapita/bulan per Maret 2023.
Artinya, masyarakat yang seharusnya sudah naik status ke atas garis kemiskinan, justru kembali mendekati garis kemiskinan.
Bahkan Bank Dunia mematok garis kemiskinan ekstrem menjadi US$2,15 dari sebelumnya US$1,9 per kapita per hari
Baca Juga
Dengan asumsi kurs Rp15.000 per dolar AS, maka garis kemiskinan ekstrem Bank Dunia sebesar Rp32.250 per kapita per hari atau Rp967.500 per kapita per bulan. Dengan demikian, seseorang yang pendapatannya di bawah Rp1 juta per bulan tersebut, tergolong sebagai miskin ekstrem
Ekonom melihat klasifikasi yang ditetapkan Bank Dunia tersebut tidak adil dan kurang mempertimbangkan negara-negara besar dan luas, seperti Indonesia
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal menyampaikan angka agregat GNI untuk negara besar dengan keragaman dan kesenjangan yang begitu luas seperti indonesia, tidak dapat diperlakukan dengan negara yang kecil
“Kita [Indonesia] terlalu luas, Bank Dunia harus melihat indikator-indikator lain yang tidak hanya melihat GNI per kapita, dan tidak hanya stuck pada klasifikasi oleh Bank Dunia,” katanya, Kamis (20/7/2023
Salah satu yang dilihat, yaitu tingkat kesenjangan yang meningkat dalam laporan terakhir BPS
Rasio gini meningkat yang berarti adanya pelebaran ketimpangan dari 0,381 poin pada September 2022 menjadi 0,388 poin pada Maret 2023, atau meningkat sebesar 0,007 poin.
“Angka kemiskinan juga sebetulnya menurun, tetapi orang di sekitar garis kemiskinan masih banyak,” tambahnya
Mengingat pada dasarnya masyarakat menengah ke bawah rentan terhadap gejolak ekonomi, untuk itu kebijakan pemerintah bukan hanya distribusi bantuan sosial, namun juga pengembangan infrastruktur dan sektor prioritas ekonomi
Penyaluran bansos yang menjadi amunisi pemerintah dalam menurunkan kemiskinan akan berjalan sesuai harapan bila infrastruktur dalam kondisi memadai.
Infrastruktur menjadi penting karena tercermin dari porsi produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang 58 persennya terkonsentrasi di Pulau Jawa.
“Itu berarti distribusi secara regional itu tidak banyak bergeser, ini berarti aspek kesenjangan antarwilayah yang harus dilihat di luar peningkatan GNI per kapita yang menjadi dasar ukuran Bank Dunia untuk mengklasifikasikn suatu negara, jadi itu kuncinya,” tutup Faisal.
