Bisnis.com, JAKARTA –– Indonesia kembali naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas atau upper middle-income country (UMIC) di tengah kondisi tingginya ketidakpastian global.
Berdasarkan data Bank Dunia, Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia tercatat naik sebesar 9,8 persen menjadi US$4.580 pada 2022, dari US$4.170 pada 2021.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Indonesia yang naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas mencerminkan perekonomian yang semakin baik.
“Kalau Indonesia semakin baik ekonominya, salah satu indikatornya menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang kemudian diterjemahkan dengan kenaikan pendapatan per kapita, berarti itu kemajuan, progres yang bagus,” katanya usai Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (4/7/2023).
Sri Mulyani mengatakan, naik kelasnya Indonesia juga mendapatkan respons yang positif dari investor dan bondholder. Kondisi ini juga meningkatkan minat investor berinvestasi di pasar SBN Indonesia.
Selain itu, imbuhnya, hal positif tersebut juga diharapkan bisa mendatangkan aliran investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) yang semakin deras ke dalam negeri.
Baca Juga
“Jadi harusnya progres yang baik memiliki dampak positif ke investasi, pembiayaan, dan terhadap keseluruhan masyarakat Indonesia,” jelasnya.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyampaikan bahwa Indonesia ke kelompok negara berpendapatan menengah atas tidak terlepas dari efektivitas penanganan pandemi, pelaksanaan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), serta transformasi ekonomi melalui hilirisasi SDA.
“Berbagai instrumen APBN melalui program PC-PEN 2020-2022 berperan penting dalam memberikan bantalan kebijakan di masa krisis pandemi serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Di sisi lain, dampak signifikan kebijakan hilirisasi SDA telah mendongkrak kinerja ekspor dan memperkuat keseimbangan eksternal Indonesia,” katanya.
Untuk mencapai Visi Indonesia Maju 2045, Febrio mengatakan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan implementasi agenda reformasi struktural dan transformasi ekonomi yang menjadi prasyarat mutlak untuk terus meningkatkan daya saing, produktivitas, dan nilai tambah tinggi perekonomian nasional.
Penguatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, serta perbaikan regulasi dan birokrasi yang akan menjadi kunci menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih kondusif dan berdaya saing juga terus didorong.
Sementara itu, dia menambahkan, transformasi ekonomi melalui hilirisasi SDA, pengembangan industri manufaktur yang mengolah produk masa depan berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan, serta kebijakan transisi energi hijau termasuk pengembangan pasar karbon akan menjadi prioritas utama.
