Bisnis.com, TANGERANG — Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury membeberkan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Cirebon-1 dengan kapasitas 660 megawatt (MW) di Jawa Barat dapat diesekusi tahun ini. Sementara, beberapa proyek pensiun dini PLTU milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN masih dalam tahap uji tuntas atau due dilligence.
“Untuk yang IPP [Cirebon] kelihatannya sudah bisa tahun ini, kemudian untuk pembangkit milik PLN sendiri yang dalam proses due dilligence,” kata Pahala saat ditemui selepas EBTKE ConEx 2023, Rabu (12/7/2023).
Pendanaan pensiun dini pembangkit yang dioperasikan PT Cirebon Electric Power (CEP) bakal diputuskan Oktober tahun ini. Dana yang dibutuhkan mencapai Rp4,5 triliun.
Berdiri pada 2007, CEP adalah konsorsium multi-nasional yang diperkuat nama-nama besar dalam industri energi dan infrastruktur Asia, yakni Marubeni Corporation, Indika Energy, Korean Midland Power (Komipo), dan Samtan Corporation.
“Apa yang perlu dilakukan itu membutuhkan dukungan dari sisi pembiayaan, karena dukungan dari sisi blended financing memungkinkan hal tersebut,” kata Pahala.
Di sisi lain, Pahala menambahkan, perlu pelonggaran dari klasifikasi pembiayaan pensiun dini PLTU pada panduan taksonomi hijau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengakselerasi program pengurangan emisi mendatang di sektor pembangkitan.
Baca Juga
“Sampai saat ini carbon avoidance belum termasuk sustainable financing jadi masih ada keenganan dari berbagai pihak untuk membiayai early coal retirement, mengingat pembiayaan pada portofolio sektor batu bara masih dianggap suatu hal yang haram,” kata dia.
Sebelumnya, Senior Communications Specialist Department of Communications ADB Neil Hickey mengatakan studi kelayakan (feasibility study) pembiayaan pensiun dini PLTU Cirebon-1 di bawah program Energy Transition Mechanism (ETM) masih berlangsung sejak nota kesepahaman (MoU) pendanaan pensiun dini pembangkit listrik berkapasitas 660 megawatt itu diteken saat KTT G20 Bali.
“Butuh waktu sekitar 12 bulan untuk studi kelayakan sampai proyek dinyatakan financial close atau tidak,” katanya kepada Bisnis di sela-sela Pertemuan Tahunan ke-56 ADB di Incheon, Korea Selatan.
Dia menjelaskan PLTU Cirebon-1 akan menjadi semacam kasus uji (test case) apakah PLTU batu bara lain di Indonesia dapat didanai oleh ADB di bawah skema ETM.
ETM merupakan pembiayaan campuran untuk mengakselerasi transisi dari energi fosil ke energi bersih oleh ADB bersama dengan pemerintah, investor swasta, filantropis, dan investor jangka panjang.
Struktur akhir transaksi (financial close) akan menentukan kapan PLTU Cirebon-1 dihentikan, meskipun ini nantinya dapat dinegosiasikan. Pembangkit listrik ini saat ini dikontrak untuk mendistribusikan listrik hingga 2042, saat pembangkit berusia 30 tahun.
Pembangkit listrik berbahan bakar batu bara memiliki umur teknis antara 40 hingga 50 tahun. Itu berarti ketika kontrak awal berakhir, biasanya PLTU akan dikontrak ulang untuk tambahan 10-20 tahun operasi.
Jika PLTU Cirebon-1 pensiun dini pada 2037, misalnya, maka itu akan mengurangi masa operasinya setidaknya 15 tahun dengan menggunakan masa operasi konservatif 40 tahun.
Struktur akhir transaksi juga akan menentukan ukuran pembiayaan, tetapi diperkirakan sekitar US$250 juta-US$300 juta atau sekitar Rp3 triliun-Rp4,5 triliun. Hickey mengatakan pembiayaan diharapkan berupa blended finance, termasuk modal konsesional dan modal dari ADB's Private Sector Operations.
Dana konsesi mencakup dana yang didukung donor untuk ADB’s ETM Partnership Trust Fund dan sebagian dari alokasi Indonesia yang berasal dari Climate Investment Fund’s Accelerating Coal Transition.
Sebelumnya, PT Indika Energy Tbk. (INDY) melalui Cirebon Power memastikan rencana suntik mati PLTU Cirebon Unit 1 segera dilakukan. Wakil Direktur Cirebon Power, Joseph Pangalila mengatakan pensiun dini PLTU Cirebon merupakan bagian dari upaya transisi energi yang disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada tahun lalu.
"Cirebon Power siap menjadi volunteer untuk pensiun lebih awal. Mungkin kami bakal pensiun tahun 2035 atau 2037," kata Joseph di Kabupaten Cirebon, Minggu (9/4/2023).
