Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Indonesia masih menghadapi tantangan yang cukup besar di dunia pendidikan, terlepas dari alokasi anggaran yang sudah cukup besar dalam APBN.
Sri Mulyani mengatakan bahwa investasi dalam pendidikan bukan hanya sekedar anggaran yang besar, namun perlu peningkatan kompetensi, baik untuk guru maupun kurikulum.
“Kami perlu meningkatkan kompetensi guru dan juga kurikulum dan memastikan bahwa anak-anak dapat terus mengakses pendidikan, di wilayah terpencil sekali pun,” ujarnya dalam sambutan Inclusive Lifelong Learning Conference Kartu Prakerja, Rabu (5/7/2023).
Bukan hanya untuk anak-anak, pemerintah Indonesia juga terus berkomitmen untuk mengembangkan belajar berkelanjutan atau lifelong learning untuk semua usia. Mengingat, lanjut Sri Mulyani, hampir 70 persen populasi di Indonesia didominasi oleh usia produktif 18-60 tahun.
Bendahara Negara tersebut menekankan bahwa pembelajaran seumur hidup merupakan hal yang sangat penting bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Penting untuk terus meningkatkan keterampilan, kompetensi, dan kemampuan kerja serta mempromosikan inklusi sosial dan kesejahteraan masyarakat untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Baca Juga
Sri Mulyani mengatakan bahwa SDM berkualitas menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan status sebagai negara berpendapatan tinggi. Menurut Bank Dunia atau World Bank, negara baru ditetapkan sebagai high income country jika produk domestik bruto (PDB) per kapita mencapai lebih dari US$13.845.
Indonesia, pada 2022, baru kembali masuk dalam upper-middle country atau negara berpendapatan menengah atas dengan PDB per kapita sebesar US$4.580.
Untuk itu, pemerintah berinvestasi dalam pendidikan khususnya pembelajaran sepanjang hayat, salah satunya melalui Kartu Prakerja yang telah berjalan sejak 2020.
Hingga 2023, sebanyak 16,4 juta masyarakat telah menerima manfaat dari Program Kartu Prakerja, dengan memberikan beasiswa pelatihan dalam rangka reskilling dan upskilling.
Pada bidang pendidikan formal pun, pemerintah sudah secara khusus setiap tahunnya mengalokasikan 20 persen dari APBN untuk pendidikan. Pada 2023 tercatat negara mengalokasikan Rp612,2 triliun.
Untuk tahun akhir pemerintahan Jokowi atau 2024, pemerintah menetapkan APBN sebesar Rp3.2157 triliun hingga Rp3.476,2 triliun. Artinya, anggaran untuk pendidikan hampir mencapai Rp700 triliun.
Sementara untuk tahun dan tahun depan, pemerintah menargetkan masing-masing sebanyak 1 juta penerima program Kartu Prakerja untuk meningkatkan daya saing pekerja di Indonesia.
