Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga melaporkan penyerapan anggaran pagu per Juli 2023 masih mengalami kendala, kendati progres fisik telah melampaui target semester I/2023.
Bina Marga mendapatkan pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran (TA) 2023 sebesar Rp56,57 triliun dengan tambahan anggaran sebesar Rp7,26 triliun.
Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan, progres fisik pelaksanaan anggaran di Direktorat Jenderal Bina Marga pada TA 2023 telah mencapai 29,04 persen.
"Progres sampai 3 Juli 2023, untuk fisik 29,04 persen terdapat defiasi +1,1 persen secara fisik. Lalu memang di keuangan masih dibawah target 30 persen, saat ini keuangannya adalah 26,08 persen ada deviasi -3,94 persen," ujar Hedy dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi V, dikutip Rabu (5/7/2023).
Adapun, Hedy menerangkan, progres keuangan pada TA 2023 sebesar Rp14,75 triliun atau 26,08 persen dari pagu anggaran sebesar Rp56,57 triliun.
Terjadi kendala pada realisasi penyerapan anggaran disebabkan adanya pengadaan lahan untuk beberapa proyek, salah satunya lahan Tol Semarang-Demak dengan nilai Rp1 triliun.
Baca Juga
"Jadi ada sisa penyerapan Rp41,81 triliun ini penyebabnya apa? Banyak anggaran-anggaran yang masih dibintang, misalnya adalah anggaran yang terkait dengan SBSN dan kita masih bermasalah dengan bagaimana kita membebaskan lahan yang terkait tanah musnah masih banyak kendala dari pihak eksternal," ujarnya.
Namun, Hedy memastikan pihaknya terus berupaya untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan guna meningkatkan konektivitas antarwilayah dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
Pada TA 2023, realisasi fisik Direktorat Jenderal Bina Marga pada pelaksanaan dukungan lima kawasan destinasi pariwisata super prioritas (DPSP), yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang telah mencapai 25,94 persen dan realisasi keuangannya 24,66 persen atau Rp233,99 miliar dari pagu Rp948,84 miliar.
Untuk pelaksanaan padat karya, telah terealisasi Rp1,09 triliun dan menyerap 38.696 tenaga kerja dari target 80.000 tenaga kerja.
“Pada TA 2023, Direktorat Jenderal Bina Marga telah menyelesaikan pembangunan jalan perbatasan Nunpo – Inbate – Napan di NTT, dan Jalan Long Bagun – Tering 1 di Kalimantan Timur. Kemudian Jalan Prigi – Klatak – Brumbun [Jawa Timur] dan Balige By Pass [DPSP Danau Toba]. Telah diselesaikan pula Jembatan Kretek 2 di DIY dan Jembatan Tukad Bindu di Bali,” jelasnya.
Sementara itu, untuk pelaksanaan pekerjaan yang tengah dilakukan (on-going) meliputi Jalur Jalan Lingkar Selatan (Pansela) di Jawa Timur, dukungan jalan perbatasan dan akses PLBN di Kalimantan Barat dan Kep. Riau, pembangunan Jembatan Bentang Panjang di Kalimantan Barat, pembangunan flyover di Jawa Timur dan Sumatera Selatan.
Pihaknya juga tengah merencanakan pembangunan 89 unit jembatan gantung yang tersebar di 24 balai besar/balai pelaksanaan jalan nasional di seluruh Indonesia.
“Sementara pagu indikatif pada TA 2024 sebesar Rp49 triliun dengan alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan [Rp17,24 triliun]," paparnya.
Lebih lanjut, infrastruktur jembatan (Rp2,68 triliun), infrastruktur IKN (Rp11,86 triliun), preservasi jalan dan jembatan dan off pavement (Rp3,75 triliun), pembangunan jembatan gantung (Rp0,68 triliun), peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 44,37 km (Rp4,56 triliun), peningkatan aksesibilitas flyover, underpass, terowongan sepanjang 1.483 meter (Rp42 miliar), preservasi jalan dan jembatan nasional (Rp5,42 triliun), dan dukungan manajemen (Rp2,39 triliun).
Dalam kesempatan tersebut, Hedy juga mengusulkan penambahan anggaran untuk TA 2024 terkait dengan kebutuhan penugasan pengembangan IKN Nusantara dan peningkatan konektivitas jalan daerah sesuai dengan Inpres No.3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
“Kita akan coba mengusulkan tambahan anggaran TA 2024 karena pagu indikatif sebesar Rp49 triliun belum mengakomodir penugasan Perpres No.31 Tahun 2023 mengenai percepatan pembangunan dan pengoperasian bandara VVIP untuk mendukung IKN. Kemudian penugasan untuk pembangunan jalan tol akses IKN seksi 6A, 6B, 6C seksi 1 dan seksi 5B yang ditargetkan selesai pada 2024,” tandasnya.
Saat ini, dukungan infrastruktur IKN Nusantara yang tengah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, antara lain pembangunan jalan lingkar sepaku segmen 4 yang konstruksi fisiknya mencapai 34,79 persen, jalan tol IKN segmen KKT Kariangau – Sp. Tempadung dengan progress fisik 24,55 persen, dan pembangunan duplikasi jembatan Pulau Balang bentang pendek dengan progress fisik 11,60 persen.
"Masih terdapat 11 paket kegiatan di IKN Nusantara yang sedang dalam tahap persiapan konstruksi," ungkapnya.
Sementara itu, terkait pelaksanaan Inpres No.3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah sedang pada tahap persiapan sebelum memasuki tahap konstruksi yang rencananya dimulai pada Juli 2023 ini. Hingga saat ini, alokasi pelaksanaan Inpres Jalan Daerah Tahap I yang telah dipenuhi sebesar Rp7,44 triliun dari usulan sebesar Rp14,64 triliun.
