_1687855282.jpg)
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan realisasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) semester I/2023 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sri Mulyani melaporkan selama 6 bulan pertama 2023 tersebut, bendara negara berhasil mengantongi surplus sebesar Rp152,3 triliun dengan keseimbangan primer yang surplus sebesar Rp368,2 triliun.
“Pagi tadi [kemarin] dalam Rapat Kabinet Paripurna, Saya melaporkan pelaksanaan APBN 2023 semester I,” tulisnya dalam unggahan Instagram di @smindrawati, dikutip, Selasa (4/7/2023).
Secara rinci, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mengungkapkan hingga pertengahan tahun ini pendapatan negara berhasil mencapai Rp1.407,9 triliun atau 57,2 persen dari target dan tumbuh 5,4 persen year-on-year (yoy).
Pendapatan negara ditopang oleh penerimaan pajak yang mencakup 56,5 persen dari target atau setara Rp970,2 triliun, tumbuh 9,9 persen yoy. Utamanya ditopang oleh pajak penghasilan (PPh) Badan dan PPN Dalam Negeri yang masing-masing tumbuh 26,2 persen dan 19,5 persen (yoy).
Kementerian Keuangan juga telah mengantongi penerimaan Bea Cukai senilai Rp135,4 triliun yang tercatat tumbuh negatif 18,8 persen.
Baca Juga
PNBP tercatat mencapai Rp302,1 triliun, utamanya berasal dari komoditas nonmigas tumbuh melesat hingga 94,7 persen (yoy), dan dividen BUMN yang tumbuh 19,4 persen.
“Perlemahan harga komoditas diwaspadai,” kata Sri Mulyani.
Di sisi lain, Sri Mulyani yang kerap mendapat predikat salah satu Menteri Keuangan Terbaik di dunia itu menjelaskan belanja negara hingga semester I/2023 tumbuh 0,9 persen atau mencapai Rp1.254,7 triliun. Capaian tersebut mencakup 41 persen dari target.
Pemerintah pusat tercatat telah membelanjakan uang dari APBN senilai Rp891,6 triliun, di mana Rp492 triliun dinikmati langsung masyarakat dalam bentuk Bansos-Subsidi listrik, BBM, LPG 3 kg dan pupuk, beasiswa anak-anak tak mampu, premi BPJS kesehatan bagi masyarakat miskin.
“Selain itu belanja prioritas nasional termasuk persiapan Pemilu, belanja alutsista, pembangunan infrastruktur dan IKN,” tambahnya.
Sementara itu, Sri Mulyani juga melakukan belanja melalui Transfer Ke Daerah (TKD) untuk mendukung Pemda dalam pelayanan masyarakat (pendidikan dan kesehatan) dan pembangunan 4 (empat) Daerah Otonom Baru (DOB) Papua.
APBN juga memberikan insentif fiskal untuk 62 daerah tertinggal dan penurunan inflasi daerah. Termasuk upaya memberantas kemiskinan ekstrim dengan Dana Desa difokuskan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan perbaikan tata kelola di desa.
Dengan capaian tersebut, Sri Mulyani optimistis proyeksi akhir APBN 2023 akan melebihi target. Penerimaan negara akan mencapai Rp2.637,2 triliun atau 107,1 persen dari target.
Belanja total diperkirakan mencapai Rp3.123,7 triliun. Defisit dapat ditekan menjadi Rp 486,4 Triliun (2,28 persen dari PDB). Pembiayaan utang pun menurun 41,6 persen atau berkurang Rp 289,9 triliun dari target.
“APBN 2023 terus bekerja keras melindungi rakyat dan ekonomi. APBN juga makin sehat dan sustainable. Itu prestasi yang tidak mudah pada saat banyak negara mengalami krisis ekonomi dan kesulitan keuangan negara/utang,” tutup Sri Mulyani.
