Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) menerapkan standar ganda terkait kebijakan larangan ekspor komoditas yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pandangan IMF terkait kebijakan larangan ekspor tertuang dalam laporan bertajuk "IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia" yang dipublikasikan Senin (26/6/2023).
Bahlil mengatakan Indonesia mengapresiasi langkah IMF yang memberikan pandangan dan rekomendasi mengenai pertumbuhan makro ekonomi di dalam negeri. Meski demikian, Bahlil menilai IMF tak perlu ikut campur soal kebijakan yang dilakukan pemerintah, khususnya terkait hilirisasi.
"IMF melakukan standar ganda. IMF mendukung tujuan hilirasi untuk mendorong transformasi struktural dan penciptaan lapangan kerjan. Namun, IMF menentang kebijakan larangan ekspor karena menurut analisa untung ruginya, menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara. kedua, berdampak negatif pada negara lain," ujar Bahlil dalam konferensi pers, Jumat (30/6/2023).
Lebih lanjut, Bahlil menilai bahwa pemilikiran IMF soal kerugian yang dialami oleh pemerintah Indonesia setelah menerapkan hililirasi juga tak tepat. Apalagi, IMF memprediksi investasi asing atau foreign direct investment (FDI) yang masuk ke Indonesia tumbuh hingga 19 persen pada 2023.
Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi pada kuartal I/2023 mencapai US$11,96 miliar, dimana investasi asing atau FDI tumbuh 43,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Baca Juga
Bahlil mengatakan pertumbuhan investasi asing atau FDI bahkandi luar sektor hulu migas dan sektor keuangan. Menurutnya, realisasi tersebut menunjukkan kepercayaan publik global kepada Indonesia dalam menerapkan kebijakan ekonomi dan reformasi birokrasi dalam investasi.
"Sekarang IMF bilang Indonesia rugi? Ini luar nalar berpikir sehat saya. Dari mana dibilang rugi? Tahu gak, dengan kita hilirisasi itu penciptaan nilai tambah sangat tinggi sekali. Sebelum hiliriasi, ekspor nikel cuma US$3,3 miliar pada 2017-2018. Setelah ekspor nikel disetop, Indonesia dapat hampir US$30 miliar pada 2022, itu 10 kali lipatnya," ujar Bahlil.
Selain itu, Bahlil mengatakan pada 2016-2017 defisit neraca dagang Indonesia dengan China mencapai US$18 miliar. Setelah kebijakan hilirisasi diterapkan, Indonesia mendorong agar ekspor tak lagi komoditas, melainkan dalam bentuk setengah jadi dan barang jadi.
Imbasnya, kata dia, pada 2022 defisit neraca dagang Indonesia dengan China hanya tinggal US$1,5 miliar. Bahkan, Indonesia mencatat surplus US$1 miliar dengan China pada kuartal I/2023.
"IMF jangan ngomong ngawur. Dengan hasil hilirisasi, surplus neraca dagang kita 25 bulan sekarang. Neraca pembayaran kita juga mengalami perbaikan," kata Bahlil.
Bahlil juga menyoroti pandangan IMF yang menyinggung bahwa pendapatan negara akan terganggu akibat aturan larangan ekspor. Bahlil mengatakan pada 2021-2022 target pendapatan negara tercapai terus.
Berdasarkan data Kemenkeu, pendapatan negara untuk APBN Tahun 2022 terealisasi Rp2.626,4 triliun atau 115,9 persen dari target yang ditetapkan pemerintah.
"Yang tahu itu [pendapatan negara] tercapai atau tidak itu kita dan pemerintah, bukan IMF. Jangan bicara pendapatan negara, akibat hilirisasi terjadi pemerataan ekonomi di daerah, terutama daerah penghasil komoditas barang baru," ujarnya.
Seperti dikutip dari berita yang tayang di Bisnis, IMF mengingatkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berpikir ulang terkait kebijakan pembatasan atau setop ekspor komoditas, khususnya mineral.
Hal itu disampaikan IMF daporan bertajuk "IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia" yang dipublikasikan Senin (26/6/2023).
IMF memberikan catatan soal ambisi Indonesia untuk menaikkan nilai tambah dalam ekspor, menarik investasi langsung dari luar negeri dan memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi.
Namun, para direktur mengingatkan bahwa kebijakan Indonesia perlu didasari pada analisis biaya-manfaat yang lebih lanjut dan dirancang untuk meminimalkan dampak negatif lintas batas. Kemudian menurutnya Indonesia perlu mempertimbangkan mengenai larangan ekspor komoditas.
“Direktur-direktur di IMF meminta agar dipertimbangkan penghapusan secara bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut pada komoditas lain.” tulis laporan IMF yang dikutip Bisnis, Senin (26/6/2023).
