Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi Restui Redam Impor Pangan, Zulhas Terbentur Keterbatasan Lahan?

Upaya Mendag Zulkifli Hasan atau Zulhas dalam meredam impor pangan dinilai bakal terbentur keterbatasan lahan.
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2023) - BISNIS/Ni Luh Angela.
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2023) - BISNIS/Ni Luh Angela.

Bisnis.com, JAKARTA – Upaya Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas mendapatkan restu Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meredam impor pangan masih terbentur masalah keterbatasan lahan.

Situasi keterbatasan lahan pertanian tersebut tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan jumlah petani rumah tangga dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektare meningkat 10,95 persen selama periode 2013 – 2018.

“Pertanian di Indonesia lebih banyak dikerjakan oleh petani skala kecil. Salah satu masalahnya adalah alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian. Bahkan, lahan yang produktif,” kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal kepada Bisnis.com, Senin (26/6/2023).

Sementara itu, Amerika Serikat (AS), China, Australia, Selandia Baru, dan negara maju lainnya di Benua Eropa memiliki lahan pertanian jauh lebih luas serta mengadopsi teknologi canggih untuk menunjang produktivitas.

“Artinya, rendahnya produksi pangan di Indonesia akibat masalah lahan harus dibenahi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional [ATR/BPN],” sambungnya.

Termasuk, menemukan terobosan dalam hal pemanfaatan lahan untuk mengantisipasi fenomena iklim El Nino yang rutin setiap tahun mengganggu produksi pertanian di Tanah Air.

Dalam implementasinya, pemerintah dinilai bisa melakukan beberapa upaya mulai dari mempercepat masa menanam, meningkatkan irigasi, sampai dengan memastikan kecukupan persediaan sarana vital seperti pompa.

Dengan demikian, produktivitas lahan pertanian dalam negeri bisa terkerek dan pemerintah berpeluang lepas dari ketergantungan impor kebutuhan pangan untuk komoditas lokal, seperti halnya bawang putih.

"Apabila persediaan dalam negeri belum bisa mencukupi kebutuhan pangan nasional, barulah pemerintah menempuh jalur impor," kata Faisal.

Tahun lalu, produksi bawang putih di Indonesia tercatat oleh BPS mengalami penurunan sebesar 33 persen secara tahunan (year on year/yoy) dengan volume 30.194 ton.

Sebaliknya, kata Zulhas, impor komoditas bawang putih di Tanah Air mengalami lonjakan tajam hingga 1.100 persen sejak 2004. Naik dari 50.000 ton/tahun menjadi 600.000 ton/tahun.

Menyikapi kondisi tersebut, Kemendag tengah meminta restu kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar diberikan lampu hijau untuk melakukan pengendalian impor pangan.

“Saya meminta arahan Bapak Presiden apakah boleh mengendalikan impor. Dengan kendalikan impor diharapkan produksi dalam negeri meningkat,” katanya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rahmad Fauzan
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper