Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan bahwa pemerintah akan mengimpor rangkaian Kereta Rel Listrik (KRL) baru daripada mengimpor kereta bekas dari Jepang.
Hal ini disampaikannya usai mengikuti agenda penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKP LKPP) Tahun 2022 di Istana Negara, Senin (26/6/2023).
“Dari hasil rapat-rapat yang dilakukan oleh Pak Luhut, bersama BPKP, saya juga diundang, mendag diundang, menperin diundang, menhub diundang, keputusannya mengimpor kereta baru tidak bekas. Kan itu keputusan, kita nggak boleh menabrak UU, aturan di beberapa kementerian yang tak bolehkan [impor barang bekas]. Jadi jangan sampai kita lakukan hal ini di kemudian hari jadi masalah,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (26/6/2023).
Oleh sebab itu, dia mengaku bahwa Kementerian BUMN saat ini sedang merencanakan bentuk permodalan. Adapun, dalam proses seluruh pengadaan sarana KRL tersebut, selain pendanaan dari PT KAI dan KAI Commuter, juga ada opsi dukungan pemerintah melalui penyertaan modal negara (PMN).
Nantinya, dia melanjutkan, bahwa BUMN akan menyampaikan hasil rapat tersebut ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk meminta solusi anggaran.
“Kalau baru lebih bagus secara teori. Sekarang tinggal permodalan seperti apa. Hasil rapat ini tentu akan disampaikan ke Kementerian Keuangan, supaya bisa ada solusi,” tuturnya.
Baca Juga
Tak hanya itu, Ketua Umum PSSI itu melanjutkan bahwa selain menunggu anggaran, kementeriannya telah meminta untuk memberikan solusi, agar jadwal tidak terganggu. Salah satunya dengan menggenjot PT INKA untuk produksi kereta/gerbong lebih maksimal.
“Nomor satu, PT INKA harus digenjot produksi gerbong yang dibutuhkan, PT INKA kualitasnya ada dua, pertama memang yang kita miliki selama ini di Madiun, ada juga yang higher grade tingkat lebih tinggi diproduksi di Banyuwangi,” imbuhnya
Apalagi, dia menyebut bahwa PT INKA sudah masuk dalam daftar penambahan PMN Rp 3 triliun.
“Alhamdulillah walaupun PMN tambahan kan dividen BUMN bagus Rp 80,2 triliun. Kalau di-comparable PMN dan dividen-nya masih lebih tinggi. Ini yang dijaga,” pungkas Erick.
