Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Belajar Blended Finance dari Malaysia

Blanded finance bisa memberikan dampak sosial ekonomi bagi negara-negara berkembang, khususnya Indonesia.
Blended finance bisa menjadi cara untuk mempercepat program SDGs/The World Economic Forum
Blended finance bisa menjadi cara untuk mempercepat program SDGs/The World Economic Forum

Bisnis.com, KUALA LUMPUR - Pemerintah Indonesia bisa belajar dari Malaysia dalam skema blended finance atau keuangan campuran untuk meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi.

Blended finance adalah penggunaan pembiayaan untuk pembangunan serta memberikan dana tambahan untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang.

Skema blended finance ini membutuhkan modal komersial ke proyek-proyek yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan juga bisa dikomersialisasi serta memberikan keuntungan finansial kepada investor

Manajer Pilar Pembangunan Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Setyo Budiantoro mengungkapkan bahwa Malaysia selangkah lebih maju dari hal blended finance, sebab memiliki dana padanan. Dana padanan digunakan untuk proyek sosial oleh lembaga non pemerintah.

Dana pandanan bisa juga masuk dalam matching fund. Matching Fund adalah bentuk nyata dukungan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan mitra.

"Ini [matching fund] bisa membuat kapasitas mereka yang melakukan pekerjaan meningkat dari sektor yang ada. Kalau di Indonesia ada, tetapi di sektor pendidikan aja masih di Kemendikbud," ungkapnya di AVPN Conference 2023, Rabu (21/6/2023).

Sejauh ini, skema yang dilakukan Kemendikbud yakni perguruan tinggi kerja sama dengan industri untuk menghasilkan produk yang komersial. Caranya, memberikan proposal kepada Kemendikbud, lalu dibantu 50% jadi investasi. Misalnya, dari industri Rp5 miliar, lalu akan dibantu Rp 5 miliar dari Kemendikbud.

Namun, Indonesia belum melakukan hal tersebut secara banyak. Menurutnya, Indonesia perlu belajar dari Malaysia, karena Negeri Jiran telah melakukan hal tersebut, terutama untuk dampak sosial seperti mempercepat program SDGs.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Yayasan Hasanah Dato' Shahira Ahmed Bazari mengatakan telah mendapatkan kepercayaan untuk mengelola dana impak senilai 6 miliar ringgit atau setara Rp20 triliun, selama 5 tahun.

Director Yayasan Hasanah Dato' Shahira Ahmed Bazari mengungkapkan bahwa pihaknya mendapatkan dana senilai 6 miliar ringgit. Bila dikonversikan 1 ringgit Rp3.400, maka total dana yang dikontongi senilai Rp20,4 triliun. Dana ini akan digunakan selama 5 tahun.

"Kami yang didukung oleh Khazanah Nasional Berhad, dana kekayaan negara Malaysia dengan komitmen 5 tahun senilai 6 miliar ringgit melalui Dana Impak atau Dana Dampak yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Malaysia," tutur Shahira.

Shahira mengungkapkan bahwa dana impak tersebut akan memberikan dampak yang positif dalam sosial ekonomi bagi kehidupan masyarakat di Malaysia. Yayasan Hasanah didirikan pada tahun 2015 dan menjadi yayasan pemberi hibah independen terkemuka di Malaysia.

Dia mengungkapkan setiap orang dan kelompok yang mendapatkan dana impak dari Yayasan Hasanah, tidak akan dibiarkan jalan sendiri. Namun, yayasan ini juga memberikan pendampingan terkait penggunaan hingga sampai memiliki output yang bisa dikomersialkan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper