Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menggodok aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No.26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) meminta pemerintah untuk melibatkan tokoh-tokoh kunci dalam proses penyusunan aturan turunan ini.
Direktur Eksekutif KPPOD Armand Suparman menyampaikan, dalam penyusunan aturan turunan itu, pemerintah perlu melibatkan semua pemangku kebijakan, utamanya pemerhati lingkungan dan pemerintah daerah.
“Karena catatan besar kami KPPOD selama ini, baik itu undang-undang maupun peraturan pemerintah bahkan menteri tidak melibatkan stakeholders kunci itu,” kata Armand saat ditemui di Permata Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (15/6/2023).
Tak hanya itu, Armand meminta pemerintah untuk transparan menyampaikan ke publik berapa biaya dan keuntungan serta kerugian dari pengelolaan hasil sedimentasi di laut ini.
“Itu mesti dibuka ke publik,” ujarnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan, dalam proses penyusunannya terdapat tim kajian yang terdiri atas institusi pemerintah, lembaga oseanografi, perguruan tinggi, hingga pegiat lingkungan.
Tim kajian sengaja terdiri atas berbagai unsur guna membuat pengelolaan hasil sedimentasi di laut menjadi lebih ketat dan transparan.
Sejak diterbitkan pada Mei 2023 lalu, aturan ini menyedot perhatian publik lantaran dalam salah satu pasalnya, pemerintah mengizinkan ekspor pasir laut yang sempat dilarang pada era Presiden Megawati Soekarnoputri.
“Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut digunakan untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, dan/atau ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 26/2023.
