Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah berhati-hati untuk melelang ulang lapangan gas D-Alpha, yang menjadi bagian dari Blok East Natuna, Pulau Natuna, Kepulauan Riau.
Alasannya, lapangan itu terbilang politis lantaran bersinggungan langsung dengan Laut China Selatan yang belakangan memantik polemik antara China dan dunia barat, Amerika Serikat dan sekutunya di Asia Tenggara (Asean).
“Itu sangat politis soalnya karena itu di perbatasan dan dulu itu bekas perusahaan Amerika Serikat, dulu kan ExxonMobil jadi kalau begitu yang masuk dari Rusia, dari China begitu, Amerika balik nggak,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji saat ditemui di DPR, Jakarta, Rabu (14/6/2023).
Tutuka mengatakan, kementeriannya bakal melelang ulang lapangan dengan kandungan karbon dioksida (CO2) yang terbilang besar itu lewat jalur reguler saat Indonesian Petroleum Association (IPA) Convex akhir Juli 2023.
Di sisi lain, Tutuka tidak menampik sejumlah perusahaan kelas kakap belakangan sudah menyampaikan ketertarikan mereka untuk ikut mengelola lapangan kaya gas tersebut. Hanya saja, dia enggan untuk menyebutkan profil perusahaan tersebut lantaran terbilang sensitif.
Menurut dia, lapangan itu memerlukan perusahaan dengan keunggulan teknologi dan finansial yang kuat untuk mengelola kandungan CO2 yang terbilang besar pada wilayah kerja (WK) tersebut. Di sisi lain, dia memastikan, pemerintah bakal menyiapkan terms and conditions (T&C) kontrak bagi hasil yang menarik bagi calon investor di lapangan itu.
Baca Juga
“Tidak bisa perusahaan kecil itu kan sangat mahal, saya bisa bayangkan skala maksimum produksi CO2 itu sebesar produksi gas nasional seluruh Indonesia, 6 billion jadi gede banget nahan CO2-nya,” kata dia.
Hampir 5 dekade atau sejak ditemukan pada 1973, nasib Blok East Natuna diombang-ambing ketidakjelasan. Lapangan gas raksasa tersebut masih juga belum digarap.
Padahal, cadangan gas di East Natuna merupakan yang terbesar di Indonesia, jumlahnya mencapai 4 kali lipat Blok Masela. Namun kandungan CO2 yang lebih dari 70 persen, menjadikan blok ini tidak mudah dalam pengelolaannya.
Hitung-hitungan Kementerian ESDM, Blok East Natuna memiliki potensi gas mencapai 222 triliun kaki kubik (Tcf). Namun demikian, kandungan CO2 pada blok tersebut mencapai lebih dari 70 persen sehingga yang bisa dieksploitasi kemungkinan hanya sekitar 46 TCF.
Awalnya, ExxonMobil tertarik menggarapnya dan mendapat hak kelola pada 1980. Akan tetapi, pemerintah menghentikan kontrak pada 2007 karena tak ada perkembangan.
Setahun kemudian, Blok East Natuna diserahkan ke Pertamina. ExxonMobil ikut lagi pada 2010 bersama Total dan Petronas. Posisi Petronas kemudian digantikan oleh PTT Exploration and Production (PTT EP), perusahaan asal Thailand.
Sayangnya, konsorsium itu bubar di tengah jalan. ExxonMobil memutuskan untuk hengkang pada 2017. Alasannya, perusahaan asal Amerika Serikat itu menilai blok itu tidak layak investasi.
Mengikuti jejak ExxonMobil, PTT EP juga memutuskan untuk tidak melanjutkan konsorsium bersama Pertamina.
Belakangan, Kementerian ESDM menyerahkan hak pengelolaan dua lapangan bagian dari Blok East Natuna lainnya, Lapangan Arwana dan Barakuda, kepada anak usaha PT Pertamina Hulu Energi (PHE), PT Pertamina East Natuna.
Komitmen investasi awal yang disertakan anak usaha hulu Pertamina itu mencapai US$13 juta atau setara Rp194,5 miliar (asumsi kurs Rp14.968 per dolar AS).
