Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPR dan Pemerintah Sepakat Naikkan Target Rasio Perpajakan 2024 Jadi 9,92-10,2 persen

Peningkatan target rasio perpajakan tersebut sebagai bentuk optimalisasi Undang-undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). 
Wajib pajak beraktivitas di salah satu kantor pelayanan pajak pratama, Jakarta, Rabu (11/1/2023). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Wajib pajak beraktivitas di salah satu kantor pelayanan pajak pratama, Jakarta, Rabu (11/1/2023). Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah sepakat untuk menaikkan target tax ratio atau rasio perpajakan pada 2024 di rentang 9,92 persen hingga 10,2 persen. 

Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara membacakan hasil rapat Panja Penerimaan Negara dan menyampaikan bahwa peningkatan tersebut sebagai bentuk optimalisasi Undang-undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). 

“Ada kenaikan sedikit batas bawah dan batas atas,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi XI bersama pemerintah, Kamis (8/6/2023

Sebelumnya, pemerintah mengusulkan dalam kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tax ratio berada di kisaran 9,91 – 10,18 persen dari produk domestik bruto (PDB) 2024 atau lebih tinggi dari target 2023 yang mencapai 9,61 persen.

Usaha pemerintah untuk menambah penerimaan negara juga akan dilakukan dengan melakukan terobosan pada sektor perpajakan, bea cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), termausk melakukan perluasan basis perpajakan

Hasil Panja Penerimaan Pajak lainnya, yaitu pemerintah akan mengoptimalkan potensi perpajakan dari program hilirisasi perekonoian yang sedang digalakkan untuk transformasi perekonomian Indonesia

Pemerintah juga akan mengoptimalisasi PNBP melalui pemanfaatan SDA, dividen BUMN, peningkatan inovasi dan kualitas layanan yang lebih luas, kebijakan penguatan aset barang milik negara yang lebih optimal, serta penguatan tata kelola dan peningkatan sinergi

Selain itu, Komisi XI mendukung upaya optimalisasi penagihan piutang PNBP yang merupakan upaya tambahan yang dilakukan pemerintah dalam rangka penyelesaian piutang PNBP melalui automatic blocking system (ABS) dengan kriteria yang konsisten.

Sepanjang 2022, pemerintah membukukan penerimaan pajak sebesar Rp1.716,8 triliun atau tembus 115,6 persen dari target sebesar Rp1.485,0 triliun.

Realisasi tersebut bahkan meningkat 34,3 persen jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu (year-on-year/yoy

Adapun, perolehan tax ratio Indonesia sepanjang 2022 bertengger di level 10,41 persen. Perolehan ini naik dari tahun 2021 yang mencapai 9,12 persen dan tahun 2020 sebesar 8,33 persen. Namun, rasio pajak yang ideal bagi suatu negara seharusnya mencapai 15 persen

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengenakan batik bertema warna merah muda menyampaikan penghargaan kepada Panja yang telah membahas asumsi dasar untuk ekonomi makro dan akan digunakan untuk penyusunan RAPBN 2024

“Kami akan terus melakukan penelitian observasi erhadap perkembangan ekonomi terkini untuk bisa menignkatkna akurasi dari berbagai asumsi dasar yang digunakan perhitungan RAPBN 2024 yang akan disampaikan Presiden pada 16 Agustus,” tuturnya.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper