Bisnis.com, JAKARTA – Agenda reformasi struktural, yang menjadi salah satu fokus pemerintah sejak masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dinilai akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi pada 2024.
Melalui reformasi struktural, pemerintah berharap mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi ketimpangan, meningkatkan investasi, dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas.
Analis Kebijakan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Johan Kasim menilai selama sepuluh tahun terakhir pemerintah telah menjalankan agenda reformasi struktural, baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, maupun perbaikan regulasi.
Pada 2024, Johan mengatakan bahwa konsistensi reformasi struktural harus terus dibangun. Dia menilai banyak potensi perekonomian yang dapat ditingkatkan untuk mengerek pertumbuhan ekonomi sehingga mampu menjulang lebih tinggi.
“Agenda reformasi struktural mentransformasikan perekonomian untuk mendorong penciptaan nilai tambah yang lebih besar dan juga inklusif, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi,” ujarnya dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Rabu (7/6/2023).
Johan melanjutkan bahwa salah satu agenda yang sangat ditekankan adalah hilirisasi di sisi sumber daya alam, yakni nikel. Menurutnya, nikel sebagai komponen pembangun baterai mobil listrik atau motor listrik membuat permintaan dunia terhadap komoditas ini tinggi.
Baca Juga
Dia menilai hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mendorong pengolahan nikel agar memiliki nilai tambah lebih besar, menarik investasi, dan membuka lapangan pekerjaan.
“Indonesia merupakan negara penghasil nikel terbesar di dunia, tetapi kita tidak mau hanya mengekstraksi nikel lalu kemudian mengekspor nikel itu sendiri dalam bentuk mentah atau dalam bentuk mungkin olahan yang mempunyai nilai tambah yang sedikit,” ujar Johan.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat paripurna di DPR RI akhir Mei 2023, mengatakan percepatan pelaksanaan reformasi struktural diharapkan mampu meningkatkan iklim investasi, sehingga asumsi pertumbuhan ekonomi pada 2024 dapat tercapai.
Menkeu memandang asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 – 5,7 persen dapat dicapai pada 2024. Hal ini seiring dengan prospek pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan semakin berakselerasi, dari sebelumnya 2,8 persen pada 2023 menjadi 3 persen pada tahun depan.
Dari sisi domestik, Sri Mulyani menilai aktivitas konsumsi juga diperkirakan akan menguat sejalan dengan terjaganya daya beli masyarakat, inflasi yang terkendali dan meningkatnya penciptaan lapangan kerja. Selain itu, penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak menurutnya juga akan turut mendorong aktivitas perekonomian.
“Percepatan pelaksanaan agenda reformasi struktural yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat terus memperbaiki iklim investasi dan bisnis di Indonesia sehingga mampu mendorong daya tarik investasi yang lebih besar,” kata Sri Mulyani.