Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan rencana alokasi anggaran subsidi angkutan perintis sebesar Rp4,1 triliun untuk tahun anggaran 2024.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan rencana alokasi tersebut diberikan pada semua moda transportasi mencakup darat, laut, dan udara. Jumlah tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan alokasi subsidi pada 2023 sebesar Rp3,51 triliun.
Perinciannya, moda transportasi darat mendapatkan Rp1,5 triliun yang diantaranya akan digunakan untuk 327 trayek angkutan jalan, 33 trayek angkutan antar moda, 7 lintasan angkutan barang, serta angkutan perkotaan mendukung IKN.
Selanjutnya, moda transportasi laut mendapatkan alokasi senilai Rp1,87 triliun yang akan digunakan untuk 117 trayek kapal perintis, 6 trayek kapal ternak, 35 trayek tol laut, dan 16 layanan kapal rede. Sektor perkeretaapian mendapatkan alokasi senilai Rp176,98 miliar untuk subsidi layanan kereta di 7 lintas.
Terakhir, sektor perhubungan udara akan mendapatkan dana sekitar Rp554 miliar untuk 42 rute perintis kargo, 220 rute penerbangan perintis penumpang, 1 rute subsidi kargo, dan subsidi BBM penumpang serta kargo.
Dia mengatakan, jumlah tersebut belum termasuk subsidi public service obligation (PSO) atau kewajiban pelayanan publik 2024 yang diberikan pada sektor perkeretaapian dan sektor transportasi laut sebesar Rp4,7 triliun dan pada sektor perhubungan laut sebesar Rp3,2 triliun.
Baca Juga
“Subsidi PSO dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) kami mendapatkan Rp4,7 triliun untuk perkeretaapian, dan Rp3,2 triliiun untuk transportasi laut. Untuk transportasi laut ini terutama akan digunakan terkait keperintisan dan tol laut,” jelas Budi Karya dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/6/2023)
Sementara itu, penyerapan anggaran Kemenhub hingga Mei 2023 mencapai Rp10,44 triliun. Jumlah tersebut mencakup 31,26 persen dari alokasi anggaran Kemenhub pada 2023 sebesar Rp33,41 triliun.
Secara rinci, realisasi belanja Kemenhub terbesar sejauh ini adalah untuk belanja pegawai Realisasinya senilai Rp1,75 triliun atau 45,9 persen dari pagu Rp3,81 triliun. Sementara itu, belanja barang Kemenhub telah terealisasi Rp4,52 triliun atau 29,7 persen dari pagu Rp15,23 triliun.
Selanjutnya, realisasi belanja modal terpantau senilai Rp4,17 triliun, atau 26,5 persen dari pagu anggaran 2023 sebesar Rp15,75 triliun.
Budi Karya menyebut, penyerapan anggaran pada 2023 belum maksimal seiring dengan pengerjaan sejumlah proyek yang dipercepat.
"Kami mengupayakan serapan anggaran akan lebih baik dari tahun lalu, karena kontrak-kontrak yang harus kita jalani sudah dilakukan," jelasnya.
