Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) tidak khawatir dalam memenuhi stok beras nasional di tengah langkah negara eksportir beras, seperti Vietnam yang akan membatasi ekspornya dalam waktu mendatang.
Selain mengoptimalkan penyerapan beras dalam negeri, Bulog meyakini masih ada beberapa negara eksportir beras selain Vietnam yang masih bisa jadi alternatif untuk mengisi stok pangan nasional.
Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaluddin Iqbal mengatakan bahwa impor beras hanyalah salah satu alternatif sumber untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP). Menurut dia, beberapa negara pun selain Vietnam masih tetap menjadi andalan sebagai sumber impor beras.
“Selain Vietnam, ada beberapa negara yang menjadi alternatif asal impor, seperti: Thailand, India dan Pakistan,” ujar Awaluddin kepada Bisnis.com, Jumat (2/6/2023).
Dia mengatakan masih terus mengoptimalkan sumber utama CBP tetap produksi beras dalam negeri, yang sampai saat ini Bulog tetap melakukan penyerapan.
“Hingga saat ini, Bulog sudah menyerap hampir 600.000 ton,” terang Iqbal.
Baca Juga
Sekadar informasi, Badan Pangan Nasional (Bapanas) sendiri menargetkan Bulog mampu menyerap beras produksi nasional 2,4 juta ton sepanjang tahun ini, dengan 70 persennya bisa direalisasikan pada musim panen raya. Di sisi lain, Bulog juga diperintahkan untuk merealisasikan impor beras sebesar 2 juta ton pada 2023.
Sebelumnya, Vietnam, pengekspor beras terbesar ketiga di dunia setelah India dan Thailand, berencana untuk memangkas ekspor berasnya menjadi 4 juta ton per tahun pada 2030, dari sebelumnya 7,1 juta ton tahun lalu. Rencana tersebut diungkapkan pemerintah Vietnam dalam sebuah dokumen rincian strategi ekspor berasnya.
Menurut dokumen tertanggal 26 Mei 2023 itu, rencana tersebut bertujuan untuk meningkatkan ekspor beras berkualitas tinggi, memastikan ketahanan pangan dalam negeri, melindungi lingkungan dan beradaptasi dengan perubahan iklim. “Pendapatan ekspor beras akan turun menjadi US$2,62 miliar per tahun pada 2030, turun dari US$3,45 miliar pada 2022,” kata dokumen tersebut, melansir Reuters, Minggu (28/5/2023).
