Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, angkat bicara terkait kelanjutan rencana impor KRL bekas dari Jepang.
Luhut menyatakan pihaknya akan mendengarkan laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait audit impor KRL bekas pada Selasa (30/5) malam.
Hal tersebut dilakukan karena Luhut mengaku belum pernah mendengarkan laporan langsung audit BPKP soal impor KRL bekas.
“Kita tunggu saja hasil audit BPKP, nanti malam mereka brief saya. Nanti kita bikin rapat, kemudian kita umumkan, gampang kok,” kata Luhut saat ditemui usai acara peluncuran Indonesia Carbon Capture and Storage Center (ICCSC) di Jakarta, Selasa.
Ketika ditanyai wartawan perihal audit ulang, Luhut mengoreksi bahwa tidak ada audit ulang. “Saya belum pernah dilaporin,” imbuhnya.
Namun, Luhut memastikan nantinya keputusan soal impor KRL bekas dari Jepang akan diputuskan atas dasar data.
Baca Juga
“Jadi semua yang kita lakukan basisnya data, saya ulangi ya, semua keputusan yang kami buat basisnya data. Kalau data tuh katakan begitu ya begitu,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo, kepada media, Rabu (24/5) menuturkan kepastian impor KRL bekas asal Jepang tinggal menunggu keputusan dari Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan diharapkan bisa terlaksana pada tahun ini.
“Saya perlu satu kali rapat lagi dengan Menko Maritim dan Investasi,” katanya.
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, mengatakan pihaknya menyetujui impor darurat KRL sebab ada unsur kedaruratan dan berprinsip pada keselamatan pengguna KRL.
Adapun, Menteri BUMN, Erick Thohir, mengatakan rencana pengadaan KRL dengan mendatangkan dari Jepang, perlu dilihat dari dua hal. Pertama, kapasitas produksi INKA yang disesuaikan dengan peningkatan penggunaan kereta api di Indonesia.
Kedua, jumlah data pengguna kereta api terutama KRL. Dia bahkan telah meminta PT KAI untuk memberikan data terkini jumlah penumpang pasca meredanya Covid-19.
Terkait kapasitas produk INKA dan sinkronisasi data penumpang kereta tersebut, Erick juga mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan.
