Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

APBN Terakhir Jokowi, Sri Mulyani Bidik Pendapatan Negara Rp2.865 Triliun

Menkeu Sri Mulyani membidik pendapatan negara Rp2.865 triliun di KEM-PPKF 2024 atau APBN terakhir Presiden Jokowi.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita edisi April 2023./ Dok. Youtube Kemenkeu RI.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita edisi April 2023./ Dok. Youtube Kemenkeu RI.

Bisnis.com, JAKARTA – Postur awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 menetapkan target pendapatan negara di kisaran Rp2.719,1 – Rp2.865,3 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan bahwa angka tersebut setara dengan 11,81 persen hingga 12,38 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).  

Pendapatan negara pada level 11,81 hingga 12,38 persen dari PDB. Secara nominal, berarti Rp2.719,1 hingga Rp2.865,3 triliun,” ujar Menkeu dalam rapat paripurna bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (30/5/2023). 

Seiring dengan hal itu, Sri Mulyani melanjutkan bahwa pemerintah menetapkan target belanja di rentang 13,97 – 15,01 persen dari PDB. Artinya, nominal belanja yang disiapkan pemerintah mencapai Rp3.215,7 triliun hingga Rp3.476,2 triliun pada 2024. 

Defisit APBN pada 2024 ditetapkan di kisaran 2,16 persen hingga 2,64 persen dari PDB atau secara nominal mencapai Rp496,6 triliun sampai dengan Rp610,9 triliun. 

Untuk penerimaan negara, Menkeu memaparkan rasio penerimaan pajak ditargetkan tembus 9,91 – 10,18 persen dari PDB atau setara Rp2.280,3 triliun sampai Rp2.355,8 triliun. Adapun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dibidik sebesar Rp436,5 – 504,9 triliun. 

Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa alokasi belanja pemerintah pusat pada 2024 akan mencapai 10,43 persen hingga 11,37 persen dari PDB, atau setara Rp2.400,7 triliun sampai dengan Rp2.631,2 triliun. 

“Ini termasuk di dalamnya untuk Pemilu [Pemilihan Umum] yang memang tahun depan cukup dominan baik untuk Pemilu, Pilkada, dan pemilihan legislasi,” pungkasnya.  

Sementara itu, untuk transfer ke daerah, pemerintah menetapkan target sebesar 3,54 – 3,65 persen dari PDB atau setara Rp815 triliun hingga Rp845 triliun. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper