Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan terus berlanjut pada 2024. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-25 di DPR RI.
Menkeu mengatakan peningkatan kualitas belanja perlu ditingkatkan agar belanja dapat efisien dan efektif untuk mendorong agenda pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Untuk meningkatkan kualitas belanja pada tahun depan, Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah secara konsisten akan melanjutkan penguatan belanja berkualitas melalui efisiensi belanja kebutuhan dasar, serta mendukung program prioritas.
Ada lima program prioritas yang ditetapkan pemerintah untuk mempercepat transformasi ekonomi pada 2024. Pertama, peningkatan kualitas dan akses pendidikan, seperti Pusat Investasi Pemerintah (PIP) KIP Kuliah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan beasiswa LPDP.
Kedua, penguatan kualitas dan akses kesehatan, antara lain, efektivitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kemandirian farmasi, serta sistem kesehatan yang andal. Ketiga adalah mendorong percepatan pembangunan IKN.
“Percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk keberlanjutan Ibu Kota Nusantara [IKN] dan Proyek Strategis Nasional [PSN],” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 di DPR, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2023).
Adapun, program prioritas lainnya adalah mendorong hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA), serta meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial dan subsidi agar tetap sasaran, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Di sisi lain, Sri Mulyani juga mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dapat berjalan lancar dan kondusif.
Dia menambahkan bahwa sejalan dengan semangat penguatan spending better, pemerintah secara konsisten bakal meningkatkan kualitas belanja daerah agar semakin sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antardaerah.
“Harmonisasi dan sinergitas kebijakan pusat dan daerah diharapkan akan mempercepat pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, perluasan kesempatan kerja serta perbaikan kualitas layanan publik di daerah,” pungkas Sri Mulyani.
