Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih mengupayakan untuk mengimpor rangkaian Kereta Rel Listrik (KRL) bekas dari Jepang. Upaya ini dilakukan meski ada penolakan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta peresmian pengoperasian kereta api ringan (LRT) yang sebagian stasiunnya berdekatan dengan KRL pada 17 Agustus 2023 mendatang.
Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan pihaknya terus berupaya mencari solusi untuk para pengguna layanan KRL Jabodetabek. Dia mengatakan, saat ini PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter selaku operator KRL Jabodetabek membutuhkan pengganti rangkaian kereta yang akan dipensiunkan pada 2023.
Di sisi lain, pembuatan KRL dari dalam negeri yang dilakukan PT Industri Kereta Api atau Inka baru akan terealisasi dalam 2 tahun mendatang. Sehingga, kebutuhan impor untuk jangka pendek dinilai menjadi pilihan yang paling memungkinkan.
“Saat ini kondisinya (KRL buatan dalam negeri) tidak memungkinkan, makanya kami mengajukan opsi impor itu,” kata Arya saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (23/5/2023).
Meski demikian, Arya tidak menyebutkan rencana impor KRL bekas untuk 2023 akan dipastikan mendapat izin dari regulator. Dirinya juga tidak berkomentar banyak soal rencana tersebut yang dikabarkan akan melakukan rapat terakhir dalam waktu dekat.
Arya menambahkan, pihaknya juga telah berkomunikasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait hasil audit yang dikeluarkan lembaga tersebut melalui sejumlah rapat koordinasi antar kementerian/lembaga.
Baca Juga
“Kalau regulator kan bukan kita yang menentukan boleh tidak bolehnya. Untuk rapat itu tanya ke teman-teman di Kemenko Maritim dan Investasi saja,” katanya.
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi Gerindra Andre Rosiade melalui akun Twitternya @andre_rosiade menyebutkan dirinya telah bertemu dengan Wakil Menteri II Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo pada Senin (22/5/2023).
Andre menyebutkan, impor KRL bekas dari Jepang untuk periode 2023 sudah bisa dilakukan. Andre mengatakan, pemerintah masih akan melakukan 1 kali rapat untuk memastikan rencana impor tersebut.
“Tadi saya ketemu pak Tiko Wamen BUMN. Beliau bilang Insya Allah yg 2023 sudah bisa di Impor. Tinggal 1 kali rapat lagi pihak pemerintah (Menkomarves, Mendag, Menperin, kemenBUMN, dan BPKP),” demikian bunyi cuitan Andre.
