Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau sejumlah jalan rusak Labuhanbatu Utara, Sumatra Utara hari ini, Rabu (17/5/2023). Dia menargetkan perbaikan jalan rusak akan dilakukan Juli 2023.
"Nanti akan dimulai perbaikan di lapangannya paling lambat Juli dan semua yang di Sumatra Utara tetap sama kita bagi ada yang dikerjakan oleh Gubernur, Bupati, ada yang diambil alih oleh pusat," kata Jokowi kala meninjau jalan rusak di Labuhanbatu Utara, Rabu (17/5/2023).
Dia menerangkan, total jalan nasional di Provinsi Sumatra Utara yakni sebanyak 2.600 km. Adapun, kondisi jalan yang mengalami kerusakan berat yakni sepanjang 260 km.
Kemudian, jalan provinsi yang rusak sebanyak 340 km dari total 3.005 km. Sedangkan, jalan kabupaten yang rusak yakni sebanyak 13.000 km dari total 33.000 km.
"Salah satunya ini yang kita lihat di Labuhanbatu Utara ini ada 13 km kemudian yang menuju ke Tanjung Leidong itu ada 17 km dengan keadaan yang kurang lebih sama seperti ini," ujarnya.
Perbaikan akan dibagi dengan pemerintah daerah sesuai dengan penanggung jawab masing-masing jalan daerah. Sementara, Kota/Kabupaten yang tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan perbaikan akan diambil alih oleh pemerintah pusat.
Baca Juga
Jokowi menegaskan bahwa kondisi jalan rusak tidak hanya terjadi di Sumatra Utara saja. Oleh karena itu, perbaikan jalan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
"Ini perlu waktu karena yang rusak ini banyak, dan tidak hanya di Sumatra Utara jangan berpikir hanya di Sumatra Utara saja, di provinsi yang lain kurang lebih mirip-mirip," tuturnya.
Dalam hal ini, pemerintah akan memperbaiki kerusakan jalan sesuai dengan skala prioritasnya. Adapun, yang diprioritaskan pemerintah yakni jalan produksi dan jalan logistik.
"Yang rusak berat dulu utamanya jalan produksi penting, ini jalan produksi, jalan logistik juga harus didahulukan karena menyangkut biaya logistik menyangkut biaya produksi menyangkut inflasi," jelasnya.
Lebih lanjut, Jokowi mengaku mendapatkan banyak informasi ajaln rusak dari berbagai sumber seperti Kementerian PUPR maupun laporan warga melalui media sosialnya. Pemerintah akan segera menindaklanjuti dengan pengecekan di provinsi lain.
"Saya dapat, dari PU dapat, dari masyarakat lewat Instagram, Twitter, FB, semuanya dapat, kemarin saya cek urusan jalan rusak aja ada 7.400 lokasi yang masuk ke IG, Twitter FB yang kita miliki, dan di crosscheck, kalau PU mengatakan jalan ini, kita cek, 'oh iya sama'," ungkapnya.
